Dewan Pengawas KPK Rampungkan Kode Etik Baru untuk Internal KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Selesai menjalani pendidikan di Universitas Tanjungpura Pontianak, Tumpak Pangabean berkarier di korps kejaksaan lebih kurang selama 30 tahun. Ia pernah menjadi komisioner dan sekaligus sebagai Wakil Ketua KPK 2003-2007. Pada 2008 Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN. Tumpak kembali ke KPK untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009-2010 saat Ketua KPK Antasari Azhar saat itu terjerat hukum. TEMPO/Subekti

    Selesai menjalani pendidikan di Universitas Tanjungpura Pontianak, Tumpak Pangabean berkarier di korps kejaksaan lebih kurang selama 30 tahun. Ia pernah menjadi komisioner dan sekaligus sebagai Wakil Ketua KPK 2003-2007. Pada 2008 Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN. Tumpak kembali ke KPK untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009-2010 saat Ketua KPK Antasari Azhar saat itu terjerat hukum. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, JakartaDewan Pengawas KPK merampungkan penyusunan kode etik baru yang berlaku untuk seluruh personel KPK baik pimpinan, pegawai, dan dewan pengawas.

    "Sudah kami selesaikan, tapi tunggu nanti pimpinan akan buat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatarongan Panggabean di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

    Tumpak mengatakan dalam kode etik tersebut, dimasukkan satu nilai dasar baru, yakni sinergi. Nilai dasar sinergi dimasukkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang KPK yang baru. Undang-undang ini menjelaskan bahwa KPK harus bekerja sama, bersinergi, berkoordinasi, dan supervisi.

    Dalam keterangan tertulis yang diunggah di laman resmi KPK, ada sejumlah perubahan yang terdapat di dalam kode etik baru tersebut.

    Soal persidangan dalam pelanggaran kode etik, misalnya. Di aturan lama pegawai KPK yang diduga melanggar kode etik akan disidang oleh Pengawas Internal. Sedangkan pimpinan akan ditangani oleh Komite Etik.

    Sementara itu, dalam aturan yang baru ini, pegawai dan pimpinan KPK akan disidang oleh dewan pengawas. Sedangkan bila dewan pengawas melanggar aturan maka akan disidang oleh Majelis Kehormatan Kode Etik. 

    Perbedaan lainnya, Kode Etik KPK yang baru berlaku bagi semua personel KPK, yaitu dewan pengawas, pimpinan, dan pegawai. Sedangkan pada Kode Etik sebelumnya, terdapat tambahan Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang berlaku secara khusus bagi pimpinan dan penasihat.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.