Belanda 5 Tahun Buat Omnibus Law, LBH: Pemerintah Ugal-ugalan

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengkritik target pemerintah yang ingin membuat omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dalam waktu cepat. Mengutip penuturan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati, Arif mengatakan Belanda saja memerlukan waktu lima tahun untuk membahas rancangan aturan sapu jagat semacam itu.

"Beliau (Maria) mengatakan, Belanda mau buat UU omnibus law nyusunnya saja sampai lima tahun, transisinya sampai tiga tahun," kata Arif dalam diskusi 'Desas Desus Omnibus' di Grand Cemara Hotel, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2020.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sejumlah kesempatan menginginkan omnibus law RUU Cipta Kerja rampung dalam waktu 100 hari. Saat ini, rancangan aturan sapu jagat itu banyak dikritik lantaran dinilai akan merugikan buruh dan lingkungan.

Arif mengatakan RUU Cipta Kerja ini cacat dari sisi proses penyusunan dan substansi. Dalam penyusunan, pemerintah tak transparan dan tidak melibatkan publik. Padahal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019) mengatur bahwa penyusunan peraturan perundangan-undangan harus transparan dan akuntabel.

"Ini ugal-ugalan, memang praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyimpang menurut saya," kata Arif.

Arif pun menganggap proses pembentukan omnibus law sebenarnya tak memiliki legitimasi hukum di Indonesia. Menurut dia, dasar mengubah sejumlah UU melalui omnibus law ini pun bisa dipersoalkan.

Ia juga menyoroti sikap pemerintah yang melibatkan Badan Intelijen Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung untuk berdialog dengan kelompok masyarakat terkait omnibus law.

Menurut Arif, jika pemerintah punya niat baik mestinya yang berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat adalah wakil eksekutif, bukan aparat keamanan.

Arif pun menilai pemerintah menyuguhkan praktik pembuatan perundang-undangan yang otoriter, padahal Indonesia adalah negara demokrasi. Praktik tersebut ia sebut menjadi bentuk korupsi kebijakan.

Selain dari sisi proses, Arif mengatakan substansi RUU Cipta Kerja ironis karena akan mempercepat kerusakan ekologi dan ketimpangan sosial di Indonesia. Kata dia, aturan ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip hukum dan demokrasi, tetapi juga akan menurunkan standar perlindungan HAM dan lingkungan hidup. "Ketika saat ini berbagai elemen menolak ini, memang sudah tepat dan seharusnya," kata Arif.






Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

3 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

7 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

9 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

10 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

10 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

11 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

12 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

16 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

19 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.