WP KPK Sebarkan Protokol Pencegahan Virus Corona untuk Pegawai

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap usai memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan Pimpinan KPK, Firli Bahuri cs ke Dewan Pengawas KPK terkait pengembalian Penyidik Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK)memberikan imbauan kepada para pegawainya untuk mencegah penyebaran virus Corona. Imbauan tersebut diberikan oleh pimpinan dan Wadah Pegawai KPK.

"Itu dari WP, sebelumnya dari pimpinan melalui biro umum juga ada," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, saat dihubungi, Selasa, 3 Maret 2020.

Imbauan dari WP mencakup protokol untuk mencegah penularan virus di luar, maupun di dalam KPK. Di luar kantor, WP mengimbau para pegawai sebisa mungkin menghindari transportasi umum. Bila terpaksa, pegawai diimbau untuk menghindari kontak fisik dan rutin mencuci tangan setelah turun. Pegawai juga diimbau menghindari jam sibuk, dengan datang lebih awal.

Ketua WP Yudi Purnomo dalam imbauan itu juga meminta para pegawai untuk selalu mencuci tangan sebelum makan dan mengelap alat makan yang digunakan oleh umum.

Di dalam kantor, WP mengimbau agar pegawai selalu mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan setelah memencet absensi. Kegiatan cuci tangan juga dianjurkan dilakukan setelah menyentuh peralatan yang digunakan secara umum, seperti gagang pintu, tombol lift dan mesin fotokopi.

Selain itu, WP KPK juga meminta pegawai yang merasa sakit agar tak perlu sungkan mengajukan izin. "Bagi pegawai yang habis menjalankan aktivitas ke luar negeri baik karena penugasan atau lainnya harap secara aktif mengobservasi diri, serta mengajukan izin untuk tidak masuk apabila diperlukan," kata Yudi.






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

10 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

11 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

13 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

14 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

15 jam lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

16 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

17 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E