Kongres Ulama Tolak Omnibus Law, Wapres akan Bicara dengan MUI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.

    Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020. Rencananya Indonesia akan memakai Istora Senayan sebagai venue ajang empat tahunan tersebut. Indonesia mengalahkan Uruguay dan Argentina yang juga mencalonkan diri sebagai tuan rumah. FIBA menilai Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk menghelat Piala Dunia Basket 2023 ketimbang dua negara pesaing. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait rekomendasi Kongres Ulama Islam Indonesia yang menyatakan menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Saya kira bebas saja penolakan itu disuarakan tapi saya kira tetap aja Wapres akan mempunyai pandangan-pandangan dan komunikasi supaya persoalan seperti itu bisa diselesaikan,” ujar juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, ditemui The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu 29 Februari 2020.

    Masduki mengatakan memang banyak kalangan yang menolak omnibus law. Tak hanya ulama, namun organisasi dan perorangan juga. Ia mengatakan pemerintah tidak anti dengan perbedaan tersebut. “Tapi itu lagi tadi konteksnya ya tadi orang berbeda pendapat itu biasa,” ucapnya.

    Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung dalam rekomendasinya menyatakan menolak Omnibus Law dan meminta pemerintah membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    Pada salinan dokumen rekomendasi Kongres yang diterima Tempo, Kongres mendorong agar anggota dewan menolak tegas Rancangan Undang-Undang omnibus law RUU Cipta Kerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.