PKS Minta Indonesia Tegur India yang Rusuh karena UU Warga Negara

Reporter

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman dan rombongan tiba di kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Protes UU Kewarganegaraan yang menelan korban jiwa di India membuat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengimbau pemerintah berkomunikasi dengan pemerintah India. "Bagaimana pihak India bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-sebaiknya," ujar Sohibul dalam siaran tertulisnya, Jumat, 28 Februari 2020.

Sohibul merasa prihatin atas konflik antarkelompok beragama itu. Ia menilai, kejadian itu tidak semestinya terjadi di masa kini. Apalagi sampai menelan korban jiwa.

Pemerintah India khususnya Kedutaan Besar India di Jakarta, kata dia, seharusnya mau belajar dari Indonesia mengenai menghormati umat beragama lain. "PKS berharap umat Islam di sana dihormati secara layak."

Ribuan demonstran dari kubu penolak dan pendukung UU Kewarganegaraan bentrok setelah pemerintahan di bawah PM Narendra Modi mengesahkan aturan itu. UU Kewarganegaraan (The Citizenship Amandment Act) memudahkan mereka yang bukan pemeluk Islam dari negara tetangga bermayoritas Muslim mendapatkan status kewarganegaraan dari Pemerintah India.

Penolak menyatakan UU Kewarganegaraan bias terhadap Muslim. Aturan itu juga diyakini mengancam konstitusi India yang sekuler. Namun, para pendukung, di antaranya Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan UU Kewarganegaraan tidak memuat standar ganda terhadap lebih dari 180 juta Muslim di India. Akibat insiden itu, sebanyak 20 orang menjadi korban jiwa dan melukai setidaknya 200 orang.

FRISKI RIANA | ANTARA






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

11 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ponsel Flagship Google Pixel 7, Sudah Ada Harga dan Pre-order

15 jam lalu

Ponsel Flagship Google Pixel 7, Sudah Ada Harga dan Pre-order

Sekitar seminggu menjelang rilis resmi perangkatnya, info harga ponsel terbaru Google, seri Pixel 7, telah beredar.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Larangan Aktivitas Bisnis di Sekitar Taj Mahal, Ratusan Pelaku Usaha Terancam

2 hari lalu

Larangan Aktivitas Bisnis di Sekitar Taj Mahal, Ratusan Pelaku Usaha Terancam

Perintah Mahkamah Agung akan mempengaruhi setidaknya 500 gerai komersial di sekitar Taj Mahal.


Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

2 hari lalu

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

MKD DPR belum lam aini gelar rapat pleno ganti pimpinan MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy. Apa tugas dan wewenang MKD DPR ini?


PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

2 hari lalu

PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan sedang dalam proses membangun dialog dengan pemerintah India dan organisasi Hindu RSS.


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

2 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

2 hari lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.