Pimpinan DPR Belum Sepakat Bawa RUU Cipta Kerja ke Paripurna

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Selasa 28 Januari 2020. Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab para buruh mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut dan isinya dinilai akan semakin menurunkan kesejahteraan buruh dengan ditiadakannya kewajiban membayar pesangon, penghapusan peran serikat pekerja, mudahnya buruh di-PHK serta pemberlakuan upah hanya berdasar jam kerja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat hingga kini belum membahas omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang diusulkan pemerintah. Wakil Ketua DPR Azis Syamdsuddin mengatakan mereka belum juga menggelar rapat pimpinan dan Badan Musyawarah.

"Sampai saat ini belum ada jadwal rapat pimpinan," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Artinya, surat presiden (surpres) RUU Cipta Kerja tersebut kemungkinan belum akan bisa dibacakan dalam rapat paripurna terakhir masa sidang ini yang akan digelar Kamis mendatang, 27 Februari 2020.

Padahal secara mekanisme, paripurna itu yang akan memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) mana yang akan membahas draf aturan sapu jagat itu. Azis pun menduga omnibus law RUU Cipta Kerja ini baru akan dibahas dalam masa sidang berikutnya yang akan dimulai 23 Maret mendatang.

"Kalau dalam masa sidang ini susah. Walaupun saya sebagai Wakil Ketua DPR bidang politik dan keamanan yang dari kader Partai Golkar menyampaikan untuk segera dibawa ke paripurna, tapi kan pimpinan-pimpinan yang lain masih belum menyepakati," kata Azis.

Ketua DPR Puan Maharani juga belum memastikan kapan akan mulai membahas RUU Cipta Kerja. Di mengatakan DPR tak ingin terburu-buru, sementara di sisi lain masyarakat belum memahami substansi omnibus law itu. Politikus PDIP itu juga menyatakan DPR memiliki mekanisme untuk membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja itu.

"Jangan sampe kami terburu-buru dalam ingin membahasnya di DPR, namun kemudian masyarakat belum tahu apa yang akan dibahas, karena itu menimbulkan kegaduhan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.

Pemerintah telah menyerahkan surat presiden, draf, dan naskah akademik RUU Cipta Kerja pada 12 Februari 2020. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan RUU itu rampung dalam waktu 100 hari.






PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

16 jam lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

20 jam lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

1 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

1 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

2 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

2 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

2 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

2 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

2 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.