Rano Karno Ngaku Jarang Dilibatkan Ambil Keputusan oleh Ratu Atut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR periode 2019-2024 Rano Karno di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Anggota DPR periode 2019-2024 Rano Karno di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Rano Karno bercerita pengalamannya selama menjabat Wakil Gubernur Banten mendampingi Ratu Atut Chosiyah. Ia mengatakan jarang dilibatkan untuk mengurus pemerintahan oleh Atut.

    "Begitulah nasib wakil gubernur pada waktu itu," kata Rano saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardhana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 24 Februari 2020.

    Rano mencontohkan ia tak diajak berbicara ketika perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Banten tahun 2012. Dia bilang sudah ada tim yang merumuskan anggaran itu. Tim itu lalu mempresentasikan hasil penyusunan anggaran kepada Atut. Rano tak dilibatkan.

    Aktor yang terkenal lewat perannya sebagai Si Doel ini mengatakan juga tak banyak tahu soal proyek-proyek yang dikerjakan di Banten. Dia mengatakan hanya kerap mendengar keluhan dari pengusaha. Para pengusaha, kata dia, protes karena lelang proyek di Banten selalu dimenangkan oleh perusahaan Wawan yang merupakan adik kandung Atut.

    Rano bilang sebagai Wagub harusnya ia berperan untuk memberi masukan kepada Gubernur. Namun, dia mengaku tak diberi kesempatan untuk melakukannya. "Harusnya memberikan masukan, tapi realitas yang saya alami saya tidak mendapat kesempatan untuk memberikan masukan," kata dia.

    "Saya ikut sedih juga kalau begitu," ujar jaksa KPK, Roy Riady menimpali.

    Dalam perkara ini, KPK mendakwa Wawan melakukan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012, serta kasus pencucian uang.

    Wawan didakwa mengatur usulan anggaran dan proyek di Provinsi Banten bersama kakaknya, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Wawan menggunakan empat perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek yang dilakukan di Banten, termasuk Tangerang Selatan.

    Mantan pegawai Wawan menyebut pernah memberikan uang Rp 1,5 miliar kepada Rano melalui ajudannya. Rano Karno membantah menerima uang itu. "Tidak benar," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.