Omnibus Law, Jokowi Diminta Beri Kartu Merah untuk Airlangga

Reporter

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Praktisi Hukum sekaligus mantan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin di Pilpres 2019, Ade Irfan Pulungan menilai sejumlah pihak yang mengkritik draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

karena aparatur pemerintahan tidak mampu menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi dalam Omnibus Law. Akibatnya, banyak penjelasan menteri ataupun staf presiden yang seakan bertentangan dengan niat dan tujuan presiden dalam usulan Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Irfan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang paling bertanggungjawab dalam hal ini. "Kementerian Koordinator Perekonomian dan Satgas Omnibus Law layak diberi kartu merah atas kinerja buruknya, karena penanggung jawab dalam pengajuan RUU Cipta kerja dan harus segera dievaluasi oleh Presiden Jokowi," ujar Politikus PPP ini melalui keterangan tertulis pada Ahad, 23 Februari 2020.

Pemerintah menggagas tiga Omnibus Law, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan dan RUU Ibu Kota Negara. Sejauh ini, baru Omnibus Cipta Kerja dan Perpajakan yang diserahkan ke DPR. Adapun RUU Cipta Kerja paling banyak menuai kritik karena dinilai memberikan karpet merah kepada pengusaha, tetapi merugikan buruh dan pekerja.

Agar kritik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja tidak semakin luas, Irfan berharap RUU itu segera dibahas dan segera diperbaiki. "Ke depannya memang sangat dibutuhkan adanya Badan Legislasi Nasional untuk dapat mencermati usulan regulasi yang diinginkan agar tidak keliru serta dapat melakukan sinkronisasi atas semua regulasi baik dari pusat sampai ke daerah," ujar Irfan.







Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

3 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik

4 hari lalu

Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik

Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum memiliki keputusan apapun untuk menerapkan program konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

5 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

5 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Airlangga dan Prabowo Bertemu Sejam Lebih, Bahas Krisis Keuangan hingga Petani Kedelai

7 hari lalu

Airlangga dan Prabowo Bertemu Sejam Lebih, Bahas Krisis Keuangan hingga Petani Kedelai

Airlangga Hartarto membahas kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional saat menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

10 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


28 Bulan Perdagangan Surplus, Airlangga: Penanganan Ekonomi di Jalur Tepat

10 hari lalu

28 Bulan Perdagangan Surplus, Airlangga: Penanganan Ekonomi di Jalur Tepat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim penanganan ekonomi oleh pemerintah saat ini sudah di jalur yang tepat.


Terkini Bisnis: Bos Induk Shopee Tak Ambil Gaji, Bandara Kediri Bukan Exit Strategy Gudang Garam

10 hari lalu

Terkini Bisnis: Bos Induk Shopee Tak Ambil Gaji, Bandara Kediri Bukan Exit Strategy Gudang Garam

Berita terkini bisnis pada siang ubu dimulai dari para direksi induk Shopee dan Garena yakni Sea Ltd. memutuskan tak mengambil gaji mereka.