Pasal Bermasalah Omnibus Law, Setneg Disebut Sudah Beri Catatan

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO CO, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara sudah dua kali memberikan catatan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ihwal draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan dua catatan yang diberi Kemensetneg itu disampaikan sebelum draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

"Stafsus Presiden dan Deputi Perundang-undangan Setneg sempat melakukan review dan memberikan catatan/masukan ke tim Kemenko," kata Dini kepada Tempo, Kamis malam, 20 Februari 2020.

Catatan dari Stafsus dan Setneg itu disusun dalam bentuk matriks yang disampaikan kepada Kemenko Perekonomian. Dalam salah satu dokumen matriks yang diterima Tempo, Setneg memberikan catatan terhadap pasal-pasal yang diubah dari 28 Undang-undang, norma umum dan lain-lain.

Setneg juga menyoroti pasal dalam draf omnibus law yang ingin mengatur bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). Dalam draf yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 170. Namun merujuk dokumen matriks, ketentuan itu ada dalam Pasal 167.

Pasal 167 ini berbunyi persis seperti Pasal 170. Pada ayat 1 tertulis "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan Undang-undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Undang-undang lain yang tidak diubah dalam Undang-undang ini."

Kemudian dalam ayat 2 tercantum, "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah". Adapun ayat 3 memuat ketentuan bahwa "Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat".

Adapun dalam catatannya, Setneg menyatakan rumusan itu bertentangan dengan Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 5 UUD 1945. Pasal 20 ayat 2 menyatakan: (1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU, (2) Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, (3) Jika rancangan UU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan UU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Kemudian (4), Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU, dan (5) Dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak disetujui, RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Adapun Pasal 5 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR dan Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Tempo mengirimkan salinan matriks catatan ini kepada Dini Purwono, tetapi dia mengaku belum dapat mengonfirmasi.

"Kalau untuk pastinya saya harus tanya Deputi PUU Setneg ya apakah betul ini matriks yang disampaikan," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia ini.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jumat, 21 Februari kemarin, Dini membenarkan Setneg sudah memberi catatan ihwal rumusan pasal 170 itu. Dia pun sependapat rumusan itu bermasalah secara hukum.

"(Pasal) 170 kami cek lagi sebenarnya sudah ada catatan dari Setneg. Ada dalam catatan (bahwa itu bermasalah secara hukum)," ujar Dini.

Meski begitu, Dini enggan menyebut Kemenko Perekonomian yang menjadi leading sector pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja abai terhadap catatan itu. Dia menduga Kemenko yang digawangi Airlangga Hartarto itu berfokus pada isu-isu lain yang keburu ramai di publik, seperti isu lingkungan, ketenagarkerjaan, dan pemerintahan daerah.

"Mungkin bukan mengabaikan kali ya, buru-buru. Waktunya udah mepet, keterbatasan waktu," kata Dini.

Tempo berusaha mengonfirmasi catatan ini ke Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Ketua Tim Satgas Omnibus Law Rosan Roeslani, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, tetapi tak direspons. Susiwijono dan Rosan hanya membaca pesan Whatsapp dari Tempo.

Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menilai janggal pasal 170 itu tetap ada dalam draf yang diserahkan kepada DPR padahal sudah ada catatan dari Setneg. "Bagi saya aneh saja ya, kalau dari Istana memberika catatan dan disetujui oleh Presiden, kenapa tidak dipatuhi?" kata Feri kepada Tempo, Jumat, 21 Februari 2020.

Feri menduga ada tiga kemungkinan menyangkut ini. Pertama, Kemenko Perekonomian lalai sehingga tak mengubah rumusan pasal sesuai saran Setneg. Kedua, sengaja ada pengabaian dari Kemenko Perekonomian karena kepentingan tertentu.

Ketiga, ada komunikasi berbeda antara Presiden Joko Widodo dan Setneg serta Jokowi dan Kemenko Perekonomian. "Kalau presiden betul-betul menginginkan tidak ada pasal 170 lalu pasal itu masih bertahan bagi saya agak nekat ya Kemenko Perekonomiannya," ujar Feri.

EGI ADYATAMA






Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

12 jam lalu

Jokowi Hari Ini Kunjungi Baubau, Lanjut ke Ternate dan Sofifi

Jokowi mengajak dua pembantunya dalam kunjungan ini. Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.


Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

12 jam lalu

Jokowi Utus Muhadjir dan Kepala BNPB ke Pakistan Serahkan Bantuan Korban Banjir

Jokowi mengingatkan beberapa barang bantuan yang kerap terabaikan untuk disalurkan ketika bencana, yaitu pakaian anak-anak dan perempuan.


Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

13 jam lalu

Jokowi Bakal Utus Tenaga Kesehatan Bantu Korban Banjir Pakistan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir Pakistan telah memaksa kurang lebih 800 ribu warga mengungsi.


Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

13 jam lalu

Akui Ada Pembicaraan Politis dengan Rocky Gerung, Gibran: Tak Bahas Pilkada DKI

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan dalam pertemuan dengan Rocky Gerung tak membahas soal Pilkada DKI. Dia mengatakan ingin di Solo dulu.


Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

13 jam lalu

Tomy Winata Ikut Dampingi Jokowi Lepas Bantuan Banjir Pakistan

Tomy Winata berdiri di belakang Jokowi, ketika kepala negara memberikan penjelasan kepada media terkait bantuan yang dikirimkan hari ini.


Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

14 jam lalu

Jokowi Tetapkan Animal Holiday Setiap Senin di Taman Margasatwa Ragunan, Sejak Kapan?

Animal Holiday berlaku di Taman Margasatwa Ragunan, setiap Senin kebun binatang ini tutup. Sejak kapan peraturan yang ditetapkan Jokowi itu?


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

15 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

15 jam lalu

Mendag Zulkifli Hasan Beberkan Capaian 100 Hari Kerja: Panjang Prosesnya, Siang Malam Kerjanya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah genap 100 hari masa kerja sejak dilantik Presiden Jokowi pada 15 Juni 2022, Menurutnya, apa saja capaiannya?


Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari di Dunia

16 jam lalu

Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari di Dunia

Jokowi mengaku baru saja mendapat laporan kalau ada 19.600 orang setiap hari yang mati kelaparan karena krisis pangan.


Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

17 jam lalu

Jokowi Lepas Bantuan US$ 1 Juta Lebih untuk Banjir Pakistan

Jokowi memastikan bantuan yang akan diberikan tidak berhenti sampai di sini, sesuai dengan permintaan dari pemerintah Pakistan.