Politikus PKS Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: Masokisme Kikis Nilai Agama

Ilustrasi liburan keluarga (pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusul Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga mengatakan perilaku seks masokisme diatur oleh negara karena dinilai menyimpang dari nilai agama, sosial, dan budaya.

Salah satu pengusul dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengatakan perilaku seksual masokisme patut diwaspadai oleh keluarga Indonesia. "Karena akan berdampak mengikis nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial budaya, serta dapat merusak kondisi psikososial anggota keluarga," kata Ledia melalui siaran pers pada Kamis, 20 Februari 2020.

Selain Ledia, RUU ini juga diusulkan oleh empat orang lainnya yakni Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional.

Ledia menjelaskan, sadisme, masokisme, homoseksual, dan inses merupakan bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang secara umum diketahui membahayakan, melukai fisik dan psikologis, bahkan dapat menyebabkan kematian anggota keluarga.

Itu sebabnya, kata Ledia, RUU ini mengatur kewajiban melapor bagi keluarga yang mengalami kondisi penyimpangan seksual seperti masokisme di dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan agar para korban penyimpangan seksual berani melapor kepada Badan terkait untuk mendapatkan pelindungan dan bantuan rehabilitasi keluarga.

"Layanan rehabilitasi keluarga ini disediakan oleh pemerintah, mudah diakses oleh keluarga yang membutuhkan serta disyaratkan agar Pusat Layanan Ketahanan Keluarga ini harus menyimpan rahasia Keluarga yang dilayani," ujarnya.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

18 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

1 hari lalu

Partai Demokrat Sudah Dengar Upaya Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan

Partai Demokrat menyayangkan upaya kriminalisasi Anies Baswedan. Isu penjegalan Anies ini sudah meruak di internal partai.


Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

2 hari lalu

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

MKD DPR belum lam aini gelar rapat pleno ganti pimpinan MKD DPR, Aboe Bakar Alhabsy. Apa tugas dan wewenang MKD DPR ini?


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

3 hari lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

3 hari lalu

PKS Solo Usul DPP Tegaskan Dukungan untuk Anies Baswedan Jadi Capres

Daryono mengungkapkan, menguatnya dukungan terhadap Anies Baswedan itu datang dari berbagai elemen masyarakat


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold, PKS: Kami Hormati, meski Kecewa

Aboe mengatakan gugatan yang diajukan PKS soal Presidential Threshold kepada MK merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi demokrasi Indonesia.


MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan Soal Presidential Threshold yang Diajukan PKS

MK menolak gugatan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

3 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

3 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.