Aktivis Perempuan: Ide RUU Ketahanan Keluarga Super Aneh

Ilustrasi liburan keluarga (pixabay.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis perempuan sekaligus pegiat hak asasi manusia (HAM), Nisrina Nadhifah Rahman mempertanyakan maksud gagasan lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuat Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga. Nisrina menganggap gagasan itu aneh.

"Kesan pertamanya udah super aneh. Ketahanan dan keluarga, emang mau bangun basis militer di keluarga atau bagaimana," kata Nisrina kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2020.

Ia membeberkan sejumlah catatannya mengenai terkait draf RUU yang telah ditetapkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 ini. Dia menyoroti pembagian peran suami istri, pengasuhan anak, hingga definisi krisis keluarga yang hendak diatur dalam aturan itu.

Nisrina mengatakan keluarga adalah ranah privat setiap orang. Negara, ujar dia, baru bisa mencampuri misalnya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. "Setiap keluarga punya cara dan pola pendidikannya sendiri, interaksinya sendiri, karakter, orang-orangnya beda-beda sifatnya dan segala macamnya. Bukan ranah negara untuk mencampuri."

RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh lima anggota parlemen, yakni Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, Endang Maria Astuti dari Golkar, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional.

Draf RUU itu mendefinisikan krisis keluarga sebagai suatu kondisi tidak stabil, tidak terarah, dan dianggap membahayakan karena dapat membawa perubahan negatif pada keluarga. Krisis keluarga disebut dapat terjadi karena masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, penyakit kronis, kematian anggota keluarga, dan penyimpangan seksual.

"Kebutuhan tiap keluarga berbeda, beragam, dan ada banyak aspek yang menentukan apakah sebuah keluarga bisa disebut krisis atau enggak," kata Nisrina.

Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Pamflet Generasi, organisasi nirlaba di bidang pergerakan anak muda, ini juga menyoroti adanya pasal soal penyimpangan seksual dalam draf RUU Ketahanan Keluarga. Lesbian, gay, sadisme, dan masokisme disebut sebagai penyimpangan seksual yang wajib lapor dan harus direhabilitasi.

Nisrina mengatakan orientasi seksual adalah spektrum dan bagian dari keberagaman manusia. Adapun sadisme dan masokisme, kata dia, adalah perilaku seksual yang tak perlu dipersoalkan selama dilakukan sesuai kesepakatan. "Tolong deh kalau enggak ngerti-ngerti banget soal seksualitas, soal gender, enggak usah deh bikin pasal soal rehabilitasi. Ini bukan penyakit, bukan virus yang bisa ditanggulangi dengan cara demikian," ujar mantan staf Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ini.






Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

10 jam lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

11 jam lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

11 jam lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

12 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

14 jam lalu

Menuju Pemilu 2024, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan: Kita Boleh Bertengkar, Tapi...

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta menuju Pemilu 2024 tidak ada demokrasi transaksional. Maksudnya?


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

15 jam lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

19 jam lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

20 jam lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

1 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Syaikhu di Bogor, PKS: Siapa Tahu Jodoh

Gubernur DKI Anies Baswedan bertemu Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Bogor. PKS mengapresiasi kehadiran Anies di acara PKS itu.


Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

2 hari lalu

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan majikan Adelina Lisao.