Dosen Unnes yang Diskors Surati Menteri Nadiem

Ilustrasi Universitas Negeri Semarang (Unnes). unnes.ac.id

TEMPO.CO, Semarang - Sucipto Hadi Purnomo mengirim surat keberatan atas pembebastugasannya di Universitas Negeri Semarang. Dosen Unnes itu diskors atas tuduhan membuat ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui akun Facebook.

Surat keberatan Sucipto dikirim ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Rabu, 19 Februari 2020.

Menurut Sucipto, surat tersebut ia kirim untuk mengkoreksi prosedur pembebastugasan terhadapnya. Ia mengklaim belum pernah menjalani pemeriksaan secara subtantif.

“Ini bukan perlawanan. Ini bentuk mendukung rektor berjalan dengan menjunjung tinggi taat asas,” ujar Dosen Bahasa Jawa tersebut.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Rektor Unnes Fathur Rokhman. Sucipto mengaku telah menyusun surat keberatan itu sejak menerima surat pembebastugasan pada Rabu, 12 Februari 2020. Namun, surat tersebut baru selesai ia susun dan dikirim Rabu ini.

Guna membuktikan tuduhan terhadapnya tak berdasar, Sucipto siap berdebat dengan Rektor Unnes. Ia berdalih, unggahan di akun Facebook-nya tersebut bukan untuk menyerang Jokowi.

“Kebenaran kita adalah kebenaran akademik, itu yang menjadi penglima kita,” kata Sucipto. “Di dunia akademik orang boleh berpendapat dengan bebas merdeka tanpa ada perbedaan jabatan.”

Debat terbuka tersebut akan digelar di Gedung Graha Cendekia Fakultas Teknik Unnes pada Kamis malam, 20 Februari 2020.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Semarang Zainal Arifin menjelaskan, sebagai aparatur sipil negara, Sucipto dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. PP itu mengatur ASN yang terkena sanksi dapat melayangkan keberatan kepada atasan rektor, yaitu Mendikbud.

Menurut Zainal, Sucipto memiliki waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan sejak menerima surat pembebastugasan. Kemudian Rektor Unnes memiliki waktu enam hari untuk menanggapi. “Apabila tidak ditanggapi rektor dianggap tidak menggunakan haknya,” ujarnya.

Menteri lantas dapat memutus berdasarkan data dan fakta selama 21 hari sejak surat keberatan tersebut diterima. Menurut Zainal, jika dalam kurun waktu itu menteri tak memberi tanggapan maka keputusan rektor batal demi hukum.

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Hubungan Masyarakat Unnes Muhammad Burhanudin mempersilakan Sucipto melayangkan keberatan ke Mendikbud. Menurut dia, Unnes juga telah melaporkan hasil pemeriksaan masalah tersebut ke Mendikbud dan Komisi Aparatur Sipil Negara. “Selanjutnya Unnes menunggu keputusan dari Kementerian dan KSAN,” kata dia.






Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

1 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

1 jam lalu

Bahlil Bela Jokowi soal Penanganan Krisis: Tak Ada Satu pun Dapat Meramal Ekonomi Global Hari Ini

Bahlil menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Joko Widodo alias Jokowi masih tinggi.


Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Kapolri Kerahkan Seluruh Dokter RS Bhayangkara Malang, Kediri, dan Surabaya

Khusus kepada Kapolri, Jokowi meminta dilakukan investasi dan mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

21 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

21 jam lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

22 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

23 jam lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

1 hari lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

1 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

2 hari lalu

Jokowi Sahkan Perjanjian Dagang Regional Terbesar RCEP

Jokowi resmi mengesahkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional.