Baleg DPR Sebut DPR Mulai Bahas Omnibus Law pada Akhir Maret

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor melakukan aksi long march dalam aksi menolak RUU Omnibus Law di jalan raya Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat 7 Februari 2020. Dalam aksinya tersebut mahasiswa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah investor asing menguasai ekonomi Indonesia dan kebijakannya tidak berpihak pada hak-hak buruh seperti masalah pesangon, jam kerja dan kepastian penempatan kerja. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Supratman Andi Agtas, mengatakan ombibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja tak akan dibahas di masa sidang saat ini. Dia mengatakan pembahasan baru akan dimulai di masa sidang berikutnya yang akan dimulai akhir Maret.

    "Rasa-rasanya untuk pembahasan itu tidak mungkin di masa persidangan ini," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

    Supratman menjelaskan, masa sidang kedua akan berakhir pada tanggal 27 Februari mendatang. DPR kemudian memasuki reses hingga 22 Maret.

    Maka dari itu, Supratman memprediksi sisa waktu yang tersisa hingga 27 Februari tak memungkinkan untuk mulai membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun dia menyebut ada kemungkinan pembahasan dilakukan di masa reses jika ada perintah dari pimpinan DPR.

    "Kecuali ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini di dalam masa reses. Itu boleh, itu dimungkinkan," kata politikus Gerindra ini.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan akan menggelar rapat pimpinan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja pekan ini. Dimulainya pembahasan, kata dia, bergantung pada hasil rapim dan Badan Musyawarah.

    Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan RUU Cipta Kerja kemungkinan dibahas di Baleg. Sebelumnya, pimpinan DPR menyebut kemungkinan pembahasan dilakukan melalui Baleg atau panitia khusus. "Baleg. Antara Baleg atau pansus saya enggak boleh ngomong. Karena itu baru boleh ngomong setelah paripurna," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.