Eks Dirut PT INTI Dituntut 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 juta

Reporter

Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Darman Mappangara, menjalani pemeriksaan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 22 November 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Darman Mappangara dituntut 3 tahun penjara, denda Rp200 juta atau 5 bulan kurungan. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haerudin menyatakan terbukti Darman bersalah melakukan korupsi. "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf b," katanya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2020.

Haerudin mengatakan, tuntutan itu diperberat atas sejumlah pertimbangan, salah satunya, terdakwa selaku direksi BUMN telah mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.

Jaksa juga menyebut Darman menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melakukan kejahatan. Jaksa mengatakan, Darman terbukti merupakan pelaku yang aktif dan melibatkan orang lain dalam melakukan kejahatan.

"Terdakwa berusaha menutupi kejahatannya seolah-olah sebagai pembayaran utang piutang, terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya," ujarnya. Adapun pertimbangan keringanan hukuman lantaran Darman belum pernah dihukum sebelumnya.

Darman Mappangara didakwa memberikan suap kepada Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam. Perbuatannya itu dilakukan bersama pihak swasta, Andi Taswin Nur. Uang itu diberikan agar PT Inti mendapatkan proyek pengadaan semi Baggage Handling System (BHS).
"Memberikan sesuatu berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar US$ 71.000 dan Sin$ 96.700," kata jaksa KPK Haerudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 Desember 2019.

Darman memberikan suap secara bertahap. Pada 25 Juli 2019, dia meminta Taswin menyiapkan uang Rp 2 miliar guna mempermulus kontrak kerja antara PT Inti dengan PT Angkasa Pura Propertindo.

Pada 26 Juli Darman memerintah Taswin memberikan uang US$ 53.000 kepada Andra. Uang itu diberikan melalui supir pribadi Andra, Endang di Mall Plaza Senayan, Jakarta. Esok harinya, Taswin kembali memberikan uang Rp 253 juta. Pada 30 Juli, Darman kembali memberikan uang Rp 1 miliar kepada Andra.

Bekas bos PT INTI itu dibidik dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.






KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

17 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

22 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

23 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E