TEMPO.CO, Jakarta - Hasil riset Nagara Institute mencatat tren kenaikan dinasti politik di pemilihan legislatif (pileg) sejak 2009, 2014, dan 2019. "Dinasti politik pada pimilihan legislator 2009-2019, trennya naik secara signifikan," kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Faisal di Restoran Hutan Kota Plataran, kawasan Gelora Bung Karno, Sudirman, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.
Jika ditotal, dari tiga kali pemilihan legislagtif (Pileg) itu terdapat 178 kasus dinasti politik. Pada Pileg 2009, kata pendiri Nagara itu, tercatat ada 28 kasus dinasti politik. Angka ini meningkat pada 2014 menjadi 51 kasus dan menjadi 99 kasus pada 2019. Angka pada 2019 ini setara dengan 17,22 persen dari 575 anggota DPR periode 2019-2024.
Jika dipetakan lagi, Partai NasDem menempati posisi teratas dalam jumlah anggota legislatif yang terpapar dinasti politik. Dengan perolehan 59 kursi DPR, NasDem meloloskan 20 orang atau 33,9 persen anggotanya terpapar politik dinasti.
Di posisi berikutnya ada Partai Golkar (18 orang atau 21,18 persen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (17 orang atau 13,28 persen), Partai Gerindra (13 orang atau 16,67 persen), Partai Demokrat (10 orang atau 18,52 persen).
Kemudian Partai Amanat Nasional (8 orang atau 18,18 persen), Partai Persatuan Pembangunan (6 orang 31,58 persen), Partai Keadilan Sejahtera (4 orang atau 8 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang atau 5,17 persen).
Akbar mengaitkan dinasti politik ini dengan menguatnya oligarki politik. Menurut dia, hal ini perlu menjadi perhatian serius karena akan berbahaya jika terus dibiarkan. "Kalau kita anggap ini sesuatu yang lumrah, kita akan menyaksikan nanti di ruang-ruang parlemen yang kita bicarakan adalah kepentingan keluarga kita masing-masing."
Paparan ini digelar bertepatan dengan peluncuran Nagara Institute. Hadir dalam acara ini Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ada juga Wakil Ketua Umum Golkar Rizal Mallarangeng, politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa, politikus PDIP Masinton Pasaribu, pakar politik Effendi Ghazali, Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq, dan lainnya.
Akbar adalah anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai NasDem. Padaa periode kedua, dia satu komisi dengan Azis, Bambang Soesatyo, dan Masinton di Komisi III DPR.
