Kata Moeldoko soal Kasus Paniai Papua: Tak Ada Upaya Sistematis

Reporter

Setahun Paniai Berdarah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kantor Presiden Moeldoko membantah temuan Komnas HAM bahwa kasus Paniai di Papua pada 7-8 Desember 2014 adalah pelanggaran HAM berat.

Menurut dia kasus Paniai, Papua, tak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat.

"Tidak ada kejadian terstruktur, sistematis. Nggak ada. Tidak ada perintah dari atas, tidak ada," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Senin, 17 Februari 2020.

Moeldoko menerangkan peristiwa Paniai yang menewaskan 4 orang itu terjadi secara tiba-tiba. Pemerintah tak pernah menginstruksikan polisi dan militer melakukan kekerasaan terhadap masyarakat sipil.

Dia pun menilai Komnas HAM telah mengambil keputusan yang tak tepat.

"Yang dilakukan oleh satuan pengamanan saat itu adalah sebuah tindakan yang kaget, tiba-tiba, karena dia diserang masyarakat yang kaget begitu."

Kasus Paniai, Papua, pada 7-8 Desember 2014 adalah kejadian kekerasan terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal akibat luka tembak dan luka tusuk.

Adapun 21 orang lainnya luka-luka akibat penganiayaan.

Peristiwa itu tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan kebijakan penanganan daerah rawan.

Pada Sabtu pekan lalu, Komnas HAM menetapkan kasus Paniai sebagai pelanggaran HAM berat. Militer dan kepolisian diduga sebagai pelakunya dan harus bertanggung jawab.

Penetapan tersebut dilakukan secara aklamasi dalam sidang paripurna Komnas HAM.

Keputusan Komnas HAM berdasarkan penyelidikan TIM Ad Hoc Kasus Paniai. Tim bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tim Komnas HAM tadi telah bekerja selama lima tahun sejak 2015.






TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

2 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

2 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

2 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

3 hari lalu

Komponen Mobil Listrik Masih Impor, Moeldoko Minta BRIN Kembangkan Produk Lokal

Ketua Periklindo Moeldoko mengatakan komponen impor membuat produksi dan harga mobil listrik menjadi mahal. BRIN sedang melakukan riset.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

3 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

3 hari lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

3 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

4 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

4 hari lalu

Apresiasi Kinerja Polri di Kasus Ferdy Sambo, Moeldoko: Kita Tunggu Proses Hukumnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Polri sudah menjalankan perintah Presiden Jokowi dalam penanganan kasus Ferdy Sambo.