Jokowi: WNI di Natuna Sehat, Siap Kembali ke Keluarga

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melambaikan tangan kearah media saat akan melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari ketigabelas di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 14 Februari 2020. ANTARA

    Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China melambaikan tangan kearah media saat akan melakukan senam bersama prajurit TNI pada hari ketigabelas di Hanggar Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 14 Februari 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa 285 orang yang telah menjalani observasi selepas evakuasi dari Wuhan dan sejumlah daerah dari Provinsi Hubei, Cina, dalam kondisi sehat dan siap kembali berkumpul bersama keluarga.

    Mereka telah menjalani masa observasi selama 14 hari di Natuna sesuai dengan protokol kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    "Itu proses protokol kesehatan dari WHO yang kita ikuti secara ketat. Karantina di Natuna juga ketat diawasi, dicek harian. Sekarang sudah 14 hari, memang protokolnya seperti itu," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Februari 2020.

    Kepala Negara sekaligus menepis kekhawatiran mengenai kondisi mereka selepas kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. "Jadi kalau sekarang mereka kembali ke masyarakat ya itu dipastikan bahwa prosedur sudah dilalui dan kembali," ujar Jokowi.

    Sebanyak 285 orang WNI itu rencananya dipulangkan dari Natuna ke daerah asal masing-masing pada Sabtu, 15 Februari 2020. Mereka terdiri atas 237 WNI yang tinggal di Provinsi Hubei, 1 WNA (suami dari WNI), 5 anggota tim pendahulu KBRI Beijing, dan 42 orang dari tim penjemput termasuk kru pesawat dan petugas kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.