Penasihat Hukum Sebut Penetapan Status Buron Nurhadi Berlebihan

Reporter

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrachman, menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 6 November 2018, setelah mangkir dari panggilan sebelumnya. Nurhadi Abdurrachman diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Maqdir Ismail menilai status buron yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya berlebihan. "Penetapan Pak Nurhadi dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) itu tindakan yang berlebihan," kata Maqdir saat dihubungi, Jumat, 14 Februari 2020.

Maqdir mengatakan KPK tak perlu terburu-buru menetapkan status buron. Ia meminta lembaga anti rasuah itu memastikan kembali surat panggilan terhadap Nurhadi. "Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka."

Maqdir mengatakan seharusnya KPK menunda pemanggilan. Alasannya, saat ini Nurhadi melalui tim penasihat hukumnya sedang mengajukan kembali permohonan praperadilan.

KPK telah menetapkan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono sebagai buron. Status buron juga disematkan kepada Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto. 

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada 2016. KPK menduga dia dan menantunya menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp 46 miliar dari Hiendra.

Kasus ini hasil pengembangan operasi tangkap tangan pada 20 April 2016 dengan nilai awal Rp 50 juta yang diserahkan oleh pengusaha Doddy Ariyanto Supeno kepada mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution.

Penetapan buron dilakukan setelah Nurhadi mangkir dari panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali. "KPK telah menerbitkan daftar pencarian orang kepada para tiga tersangka ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri di kantornya, Jakarta, 13 Februari 2020.

Ali mengatakan KPK telah mengirimkan surat penangkapan dan pencarian untuk ketiga tersangka ini ke kepolisian. KPK meminta bantuan ke polisi untuk menangkap ketiga tersangka.

FIKRI ARIGI | ROSENNO AJI NUGROHO






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

3 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

1 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

6 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

7 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

7 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

7 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

7 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

7 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

7 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati