Ditanya Sumber Duit Suap, Kepala Sekretariat PDIP Bilang Ngeri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Yoseph diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Yoseph diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Sekretariat PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo irit bicara ketika ditanya soal sumber duit suap untuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Ia justru menilai pertanyaan wartawan mengerikan.

    "Ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali, ngeri kali kawan," kata dia saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

    Yoseph diperiksa dalam kasus ini sebagai saksi untuk Wahyu. KPK menetapkan Wahyu menjadi tersangka penerima suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR.

    Wahyu diduga menerima janji suap Rp 900 juta dari calon legislatif PDIP Harun Masiku. Uang itu diduga diberikan agar Wahyu membantu penetapan Harun menjadi anggota DPR lewat PAW.

    Keinginan Harun itu bermula dari meninggalnya caleg PDIP dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas. PDIP ingin agar Harun ditetapkan menjadi pengganti Nazarudin. Namun, KPU menetapkan Riezky Aprilia, caleg PDIP yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Nazarudin di Dapil Sumsel I.

    Yoseph mengaku ditanya penyidik mengenai rapat-rapat di PDIP terkait keputusan partainya mendorong Harun menjadi anggota DPR. Ia mengaku tak ditanya soal aliran duit ke Wahyu. "Enggak ada (pertanyaan itu)," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.