Bivitri Susanti Nilai Wajar Buruh Curigai Omnibus Law Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. RUU yang diserahkan itu mencakup 15 bab dan 174 pasal. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik pemerintah yang tak transparan dalam menyusun draf omnibus law Cipta Kerja. Dia menilai pemerintah juga tak melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan rancangan aturan sapu jagat itu.

"Pemerintah sangat tidak transparan. Jangankan partisipatif, transparansi saja tidak," kata Bivitri kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.

Bivitri menceritakan pemerintah memang beberapa kali mengundang dirinya dalam sejumlah diskusi membahas omnibus law. Misalnya pada 6 Februari lalu, ada seminar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dihadiri narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Tapi tetap saja, diskusi juga tanpa peserta dan narasumber lain melihat naskahnya. Saya juga diundang Lemhanas tanggal 9 Maret, tapi tetap saja tidak dikasih naskahnya," kata pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini.

Dalam diskusi tersebut pemerintah hanya menyampaikan presentasi. Meski lengkap, Bivitri menilai ketiadaan draf membuat publik tak bisa mengkritik dan memberi masukan secara substantif. Dia pun menilai wajar jika publik curiga dan bertanya-tanya terhadap pemerintah.

"Ada apa? Mengapa tidak boleh dibaca untuk dikritisi? Jangan-jangan karena pemerintah sendiri paham bahwa isi RUU ini terlalu kontroversial dan bisa mendapat banyak tentangan dari publik," ujar dia.

Bivitri mengatakan keharusan pemerintah melibatkan publik dalam menyusun rancangan omnibus law ini tertuang jelas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019.

Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

"Dan yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak hanya pembahasan di DPR, tapi juga sejak tahap penyusunan. Di pemerintah sejak kemarin sampai sekarang," ujar Bivitri.

Kemarin, pemerintah telah menyerahkan draf beserta naskah akademik dan surat presiden omnibus law Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sejumlah kesempatan pemerintah berdalih akan melibatkan publik dalam pembahasan di DPR.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

2 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

4 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

5 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

6 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

7 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

11 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

14 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

16 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

23 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

30 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik