Politikus Demokrat kepada Kepala BPIP: Jangan Bikin Gaduh Terus

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. TEMPO/Subekti

    Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Bangkalan - Anggota Komisi VIII DPR Hasani Bin Zuber meminta Kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) yang baru, Yudian Wahyudi, berhenti membuat pernyataan kontroversial.

    Menurut dia, kontroversi yang dipicu pernyataan Yudian hanya akan memicu kegaduhan di masyarakat.

    "Jangan bikin gaduh terus. Karena tidak semua masyarakat mengerti dan mudah memahami pernyataan seorang profesor," kata Hasani, yang juga Ketua GP Ansor Bangkalan, Madura, Jawa Timur, hari ini, Rabu, 12 Februari 2020.

    Politikus Partai Demokrat tersebut mencatat bahwa Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut sudah tiga kali membuat gaduh dengan pernyataannya di media massa.

    Pertama, Hasani melanjtukan, pada saat dia melarang mahasiswi memakai cadar dengan alasan demi menjaga ideologi Pancasila.

    Kedua, Yudian dan tim penguji meloloskan disertasi berjudul “Konsep Milk Al Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital” karya Abdul Aziz.

    Disertasi itu menuai kontroversi karena menyebut ajaran Islam menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan.

    Kontroversi Yudian terbaru adalah pernyataannya di media massa bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan.

    Menurut Hasani, tugas Kepala BPIP sangat sederhana, yaitu bagaimana membumikan ideologi Pancasila kepada kalangan milenial yang jumlahnya mencapai 129 juta orang di Indonesia.

    "Kalau gaduh terus, BPIP tak akan maksimal bekerja."

    Yudian Wahyudi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BIP pada 5 Februari 2020.

    Dia menggantikan Yudi Latief yang mengundurkan diri pada 2018. Pengunduran diri Yudi Latief membuat posisinya digantikan Plt Kepala BPIP.

    BPIP dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 Februari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.