WNI Eks ISIS Tak Pulang, Mantan Pengikut: Pemerintah Lebih Paham

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu poster yang dibawa Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Presiden Joko Widodo akan memutuskan wacana pemulangan WNI eks ISIS ini pada Mei 2020, meski secara pribadi mengaku tidak setuju dengan pemulangan itu. ANTARA/Wahyu Putro A

    Salah satu poster yang dibawa Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Presiden Joko Widodo akan memutuskan wacana pemulangan WNI eks ISIS ini pada Mei 2020, meski secara pribadi mengaku tidak setuju dengan pemulangan itu. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pengikut ISIS Febri Ramdani menilai pemerintah Indonesia lebih tahu mengenai keputusan terbaik soal pemulangan WNI eks ISIS.

    "Pemerintah yang lebih tahu bagaimana baiknya apa solusi yang terbaik bagi mereka. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Febri Ramdani, usai kegiatan bedah buku pengalamannya menjadi pengikut ISIS, di Jakarta, Selasa.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebelumnya menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS. Ia mengatakan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman terorisme.

    Sebagai salah seorang yang sempat ingin bergabung dengan ISIS, bahkan sudah sampai di Suriah, Febri menilai pemerintah lebih mengerti mengenai level radikal dari WNI eks ISIS tersebut, termasuk soal kelayakan dan dampak dari kebijakan pemulangan atau penolakan.

    "Mungkin ditemukan solusi terbaik, agar semua masyarakat semua orang bisa merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah," kata Febri.

    Berdasarkan data yang dimiliki Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter (FTF). "Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata dia.

    Meski begitu, Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak-anak usia di bawah 10 tahun yang termasuk teroris lintas batas itu. "Dipertimbangkan setiap kasus. Apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.