Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menerima kasasi yang diajukan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Bupati Lampung Tengah nonaktif Zainudin Hasan.
"Iya menerima kasasi kasasi jaksa penuntut umum," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat pada Rabu, 12 Februari 2020. Ali mengatakan KPK sedang menunggu salinan lengkap putusan tersebut.
KPK mengajukan kasasi dalam perkara ini setelah Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, menolak banding yang mereka ajukan pada Mei 2019.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Jaksa penuntut umum KPK mengajukan banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang dianggap mengabaikan beberapa fakta dalam tuntutan jaksa.
Jaksa melihat, vonis hakim atas Zainudin, mengesampingkan fakta soal gratifikasi. Padahal dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menunjukkan adanya aliran dana dari perusahaan milik Zainudin Hasan yang ada di Kalimantan.
Perusahaan-perusahaan ini setiap bulan mentransfer uang dengan nominal Rp 100 hingga Rp 200 juta kepada Zainuddin. Adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga menempatkan anak buahnya sebagai komisaris di perusahaan tersebut.
Dalam kasasi yang mereka ajukan, Jaksa KPK ingin membuktikan adanya pencucian uang dalam perkara ini.
Iklan
