KPK Eksekusi Eks Bupati Lampung Selatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Zainudin Hasan terjaring OTT KPK pada Jumat, 30 Juli 2018. Ia telah divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Zainudin dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Zainudin Hasan terjaring OTT KPK pada Jumat, 30 Juli 2018. Ia telah divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Zainudin dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang bersama dengan Hermansyah Hamidi selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2016-2017, Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan 2017-2018, serta Agus Bhakti Nugroho dan Syahroni sebagai pejabat di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan pada 6 Februari 2020. Zainuddin merupakan terpidana perkara suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

    "Telah dieksekusi setelah kami menerima putusan dari Mahkamah Agung. Di mana kasasinya ditolak oleh MA, sehingga putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020.

    Zainuddin pun, kata Ali, dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Bandarlampung untuk menjalani masa pidananya selama 12 tahun.

    "Dan ada kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp66 miliar. Jika tidak (dibayar) maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun serta pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Ali.

    Sebelumnya, Zainuddin mengajukan kasasi atas vonis yang telah ia terima dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada 25 April 2019.

    Namun, MA menolak kasasi tersebut. Alhasil, Zainudin tetap divonis 12 tahun penjara sama seperti putusan. Ia juga wajib membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp66.772.092.145 subsider 2 tahun penjara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.