Zulkifli Hasan Jadi Ketua Umum PAN Lagi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) memberikan sambutan saat pembukaan Kongres V PAN di MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 10 Februari 2020. Kongres V PAN berlangsung sejak 10-12 Februari 2020 itu dengan agenda pemilihan Ketua Umum PAN periode 2020-2025. ANTARA

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) memberikan sambutan saat pembukaan Kongres V PAN di MTQ Square, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 10 Februari 2020. Kongres V PAN berlangsung sejak 10-12 Februari 2020 itu dengan agenda pemilihan Ketua Umum PAN periode 2020-2025. ANTARA

    TEMPO.CO, Kendari - Tradisi jabatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional satu periode pecah di Kongres PAN V Kendari. Zulkifli Hasan terpilih kembali menjadi Ketum PAN untuk 2020-2025.

    Zulkifli Hasan menangguk 331 suara 331. Pesaingnya, Mulfachri mendapat 225Drajad Wibowo (6), dan suara tidak sah 3.

    “Dengan ini sidang pleno saya umumkan hasil perhitungan suara terhadap calon ketua umum yang baru selesai, dengan hasil ini dengan mengucap bismillah saudaraku Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai ketua umum PAN 2020-2025,”  kata Totok Daryanto yang memimpin sidang pleno pemilihan Ketum PAN di arena kongres Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Perhitungan berlangsung dari sekitar pukul 18.05 hingga 19.45 WITA. 

    Di sela perhitungan suara, Mulfachri datang menghampiri Zulkifli Hasan yang tengah dikelilingi pendukungnya.

    Keduanya berjabat tangan dan berpelukan. Melihat  ini para peserta kongres yang berada di dalam ruangan bersorak.

    Adapun jumlah suara yang memilih 563 dari jumlah total permilih 590 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD),  Ketua Umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bendahara Umum PAN, serta dari sejumlah organisasi sayap partai berlambang matahari terbit itu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.