YLBHI: Data Veronica Koman Soal Korban Tewas di Papua Akurat

Reporter

Asfinawati. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan data korban tewas dan tahanan politik Papua milik pengacara HAM Veronica Koman, akurat. "Menurut saya itu data yang akurat. Karena data YLBHI tahun ini, pembunuhan di luar proses hukum itu besar," kata Asfinawati kepada Tempo pada Selasa 11 Februari 2020.

Ia mengatakan untuk data serupa itu mengejutkan. “Dan itu banyak yang belum masuk dari berbagai provinsi.”

Menurut Asfinawati, penyerahan data kepada Presiden Jokowi di depan publik ini bisa menjadi momentum yang baik untuk Presiden. Meski begitu, jika Veronica tak memberikan data itu, Asfinawati menilai seharusnya Presiden sudah mengetahui hal itu.

"Di semua data pelanggaran HAM, Papua selalu tertinggi, begitu pun data YLBHI.” Meski ia mengakui keterbatasan YLBHI dan belum menyelesaikan semua pencatatan, tapi jika dibanding daerah lain, soal pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, misalnya, Papua yang paling tinggi.

Asfinawati gembiraan Veronica Koman menyerahkan data itu, sehingga Presiden Jokowi tak semestinya mengatakan tak tahu soal sata korban tewas dan tahanan politik itu. "Kalau dia bilang saya baru tahu ya itu kesalahan besar. Harusnya data itu sudah sebuah pola."

Ia berharap Pemerintah segera menghentikan pendekatan keamanan secara militer. Operasi militer di Papua dilakukan secara diam-diam. Jumlah pasukan berjumlah besar yang diterjunkan ke Papua itu juga tanpa pernyataan status daerah operasi militer. "Sehingga hak-haknya juga enggak ada dan enggak ada akuntabilitasnya dalam operasi militer itu."

Veronica Koman menyatakan sejumlah aktivis HAM telah menyerahkan data orang-orang yang meninggal saat operasi militer di Nduga dan tahanan politik Papua kepada Jokowi di Australia pada Senin, 11 Februari 2020. “Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi,” kata Veronica Koman melalui siaran persnya, Senin, 11 Februari 2020. Dokumen itu memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenai pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia.
 






Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

3 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

16 jam lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

3 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

3 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

4 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

4 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

4 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

7 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.