Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

110 anak Tewas di Papua, Ini Penyebabnya Menurut Veronica Koman

Reporter

image-gnews
Pengungsi korban konflik di Wamena beristirahat setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. Sebanyak 51 korban konflik di Wamena tersebut dievakuasi dengan menggunakan pesawat hercules C130 milik TNI Angkatan Udara. ANTARA
Pengungsi korban konflik di Wamena beristirahat setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019. Sebanyak 51 korban konflik di Wamena tersebut dievakuasi dengan menggunakan pesawat hercules C130 milik TNI Angkatan Udara. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara HAM Veronica Koman mengatakan anak-anak menjadi korban tewas paling banyak di Papua. "Anak-anak jelas yang paling lemah bertahan hidup dalam kondisi pengungsian yang diterlantarkan karena sakit, kelaparan, kadang kehujanan," kata Veronica kepada Tempo pada Selasa, 11 Februari 2020.

Veronica dan sejumlah aktivis di Australia sebelumnya menyatakan telah memberikan data nama korban tewas dan tahanan politik di Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 10 Februari 2020. Data itu menunjukkan, sejak 4 Desember 2018 sampai 2 Februari 2020, sedikitnya 243 orang tewas akibat operasi militer di Nduga, Papua. Seratus sepuluh di antaranya adalah anak-anak. "Yang terakhir meninggal itu 2 Feb 2020, Putri Kamarigi baru berusia seminggu. Sakit dalam pengungsian."

Veronica menjelaskan, mayoritas anak-anak itu meninggal di pengungsian. Di pengungsian, mereka tudak mendapatkan makan, minum dan tempat tinggal yang layak. Akses kesehatan dan pendidikan pun tak ada.

Veronica mengatakan, sebenarnya masyarakat Wamena pernah berinisiatif mendirikan sekolah darurat. Namun, sejak Juli 2019, sekolah itu tidak lagi berfungsi karena diintimidasi aparat keamanan secara terus menerus. "Jadi ratusan anak-anak Nduga yang mengungsi di Wamena tidak bersekolah."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga kini, kata Veronica, masyarakat Papua masih mengungsi karena aparat masih beroperasi di Nduga. Hal ini membuat mereka enggan kembali ke rumah masing-masing. Untuk itu dia menegaskan tuntutannya agar Presiden Jokowi menghentikan operasi militer dan menarik pasukan dari Papua.

"Mereka ini mengungsinya ditelantarkan negara loh, ya.” Dalam dunia yang normal, UNHCR dan IOM akan membantu. “Tapi Papua ini kan ditutup. Ditutup dari dunia dan organisasi luar," ujarnya.

Selain karena terlantar di pengungsian, Veronica juga menyebutkan ada sejumlah anak yang tewas tertembak aparat dan dibakar dalam Honai. "Menurut data yang dikumpulkan aktivis akar rumput, seperti itu."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

4 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

5 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

10 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.


TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

2 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
TNI Sebut Selandia Baru Serahkan Pembebasan Pilot Susi Air ke Pemerintah

Pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Mereka meminta KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.