TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri memastikan tak akan menarik pasukan yang bertugas di Papua. Salah satu alasannya karana akan ada Pilkada pada September 2020 dan Pekan Olahraga Nasional pada November 2020.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan, kehadiran polisi di Papua justru untuk memberikan pelayanan dan rasa aman.
"Kami tugasnya kan untuk memberikan pelayanan dan rasa aman, memberikan kualitas masyarakat lebih baik," kata Argo pada Selasa, 11 Februari 2020.
Sebelumnya, sejumlah aktivis menyerahkan data tahanan politik dan korban tewas Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia.
Data itu diserahkan pada 10 Februari 2020. Salah satu aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman, mengatakan pihaknya juga mendesak agar krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.
Untuk itu, dia meminta pemerintah Australia membahas pelanggaran HAM di Papua dengan Presiden Jokowi dalan pertemuan bilateral yang akan digelar pekan ini.
“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya.
