Bertemu Partai Oposisi Australia, Jokowi Bicara HAM di Papua

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) bersama Chief Executive National Capital Authority Canberra Sally Barnes (kanan) melihat pusat kota Canberra dari Mount Ainslie, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Dalam lawatan ini dibahas rencana aksi kerja sama ekonomi serta sejumlah isu bilateral lainnya. ANTARA/Desca Lidya Natalia

    Presiden Jokowi (tengah) bersama Chief Executive National Capital Authority Canberra Sally Barnes (kanan) melihat pusat kota Canberra dari Mount Ainslie, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Dalam lawatan ini dibahas rencana aksi kerja sama ekonomi serta sejumlah isu bilateral lainnya. ANTARA/Desca Lidya Natalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Ketua Partai Buruh Australia yang merupakan partai oposisi, Anthony Albanese, di Gedung Parlemen, Canberra, pada hari ini, Senin, 10 Februari 2020.

    Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas dukungan Partai Buruh dalam peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Australia.

    "Saya sangat mengapresiasi konsistensi Partai Buruh dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral kedua negara kita, termasuk dukungan bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Jokowi seperti dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden.

    Kepada Albanese, Jokowi juga menjelaskan bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan pemerataan pembangunan, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

    Kepala Negara pun mengapresiasi dukungan oposisi Australia dalam ratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

    "Kita secara bersama harus bekerja keras agar implementasi IA-CEPA akan menguntungkan rakyat kedua negara," ujar Jokowi. "Kita juga sudah selesaikan Plan of Action dari Kemitraan Strategis Komprehensif untuk tahun 2020-2024."

    Adapun dalam 100 hari periode kepemimpinan Jokowi Jilid II  sejumlah kelompok masyarakat sipil memberikan catatan merah untuk 100 hari masa kerja Presiden Jokowi - Wakil Presiden Maruf Amin periode 2019-2024.

    Penuntasan kasus HAM di era Jokowi dinilai mandul dan pemerintah tak menjadikan HAM sebagai hal penting dalam kebijakannya.

    KontraS, misalnya, menyoroti menteri dan pejabat yang dipilih Jokowi, misalnya, penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

    Penunjukan kedua orang yang diduga pelaku pelanggar HAM itu dinilai oleh KontraS semakin memperjelas kurangnya keberpihakan pemerintahan Jokowi terhadap isu HAM.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.