Nadiem Didesak Buat Aturan Soal Kekerasan Seksual di Kampus

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.

    Gerakan Perempuan Anti Kekerasan (Gerak Perempuan) berunjuk rasa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2020. Tempo/ Fikri Arigi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Perempuan Anti Kekerasan atau Gerak Perempuan mengadakan aksi massa di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem untuk membuat peraturan di kampus yang melindungi dari pelecehan seksual.

    "Merumuskan dan menetapkan aturan bagi kampus di Indonesia untuk memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif dan berpihak pada korban," kata salah satu peserta aksi, Latifa Widuri Retyaningtyas di depan gedungKemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin 10 Februari 2020.

    Latifa mengatakan aksi kali ini merupakan aksi solidaritas untuk Bunga, mahasiswi Universitas Negeri Padang, serta Agni, mahasiswi Universitas Gadjah Mada, dan beberapa mahasiswi lainnya di berbagai kampus yang menjadi korban dari pelecehan seksual di ranah pendidikan tinggi.

    Sebagai Menteri, kata Latifa, Nadiem diharapkan dapat menyertakan bebas dari kekerasan seksual dalam konsep Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka, program unggulan Nadiem.

    ADVERTISEMENT

    Sejauh ini, menurut Latifa, belum ada semangat membebaskan warga kampus, terutama mahasiswi dari kekerasan seksual dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. "Semangat bebas dari kekerasan seksual sama sekali tidak tercantum sebagai pilar untuk mewujudkan kampus menjadi ruang bagi kemerdekaan berpikir dan berkreasi," kata dia.

    Selain itu, Gerak Perempuan menuntut dua hal lain pada Nadiem, yakni menggunakan wewenangan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memecat dosen pelaku kekerasan seksual serta mendirikan lembaga independen yang khusus menindak kasus kekerasan seksual di kampus-kampus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...