Kepala BNPT: 600 WNI Eks ISIS Mayoritas Perempuan dan Anak

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suhadi. TEMPO/Imam Sukamto

    Suhadi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan 600 WNI eks ISIS yang berada di Suriah mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak. “Jumlah yang kami dapat 600 lebih. Itu pun kami verifikasi dulu. Kebanyakan perempuan sama anak,” kata Suhardi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. 

    Suhardi mengatakan, informasi itu mulanya disampaikan oleh intelijen dan badan-badan internasional bahwa ada puluhan ribu FTF (Foreign Terrorist Fighters) yang ada di sejumlah pengungsian di Suriah. Dari beberapa kamp (pengungsian) itu ada 600-an yang mengaku WNI.

    Informasi tersebut kini masih dalam tahap verifikasi yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Densus 88. Misalnya melibatkan pihak Imigrasi Kemenkumham untuk mencocokan data 600 WNI dengan jalur keluar masuk perlintasan. Kemudian Kemendagri yang melakukan pengecekan berdasarkan data kependudukan, dan Densus 88 dalam melakukan pemetaan.

    BNPT tidak bisa melakukan verifikasi secara langsung karena tak memiliki akses ke tiga kamp pengungsian di Suriah, yaitu yaitu Al Hawl, Al Roj, dan Ayn Issa. Menurut dia, di sana ada tiga otoritas kekuasaan. Ada Syriian Democratic Forces, pemerintah Suriah, dan Kurdistan. Mereka tidak mengizinkan masuk semua negara. “Tidak diizinkan, risikonya bahaya, nyawa juga gitu kalau masuk sana,” ujarnya.

    Suhardi juga menegaskan bahwa belum ada keputusan mengenai isu pemulangan 600 WNI eks ISIS di Suriah ini. Saat ini, sejumlah kementerian dan lembaga masih memberikan usulan dan saran kepada Menko Polhukam. “Kita masih analisis dan berikan saran-saran terbaik ke pimpinan.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.