Karantina WNI di Natuna, Bupati Minta Pusat Kirim Psikolog

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas berpakaian khusus memeriksa ulang sebanyak 238 WNI yang baru tiba di lokasi karantina di Lanud Raden Sadjad, Natuna dalam foto yang diunggah pada Senin, 3 Februari 2020. Mereka tetap akan terus dipantau dan akan diperiksa suhu tubuh 2 kali sehari untuk memastikan tidak terinfeksi virus corona. Twitter/@Kemenkes

    Petugas berpakaian khusus memeriksa ulang sebanyak 238 WNI yang baru tiba di lokasi karantina di Lanud Raden Sadjad, Natuna dalam foto yang diunggah pada Senin, 3 Februari 2020. Mereka tetap akan terus dipantau dan akan diperiksa suhu tubuh 2 kali sehari untuk memastikan tidak terinfeksi virus corona. Twitter/@Kemenkes

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta pemerintah pusat membangun rumah sakit berfasilitas lengkap di daerahnya. Permintaan ini disampaikan menyusul dipakainya Natuna sebagai lokasi karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Cina, akibat merebaknya virus Corona di Negeri Tirai Bambu itu.

    "Yang jelas kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap," kata Hamid ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

    Untuk saat ini, kata Hamid, Pemerintah Kabupaten Natuna meminta bantuan fasilitas kesehatan dari pemerintah pusat. Mereka juga meminta didatangkan dokter dan psikolog ke Natuna.

    Hamid dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna hari ini menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Mereka juga menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR.

    Menurut Hamid, pemerintah berjanji akan membantu keperluan masyarakat Natuna. Menkes Terawan, kata dia, juga meminta masyarakat menyampaikan bantuan apa saja yang dibutuhkan. "Pak Menteri mengatakan akan membantu apa yang diperlukan tentang kesehatan yang di rumah sakit kami," ujar dia.

    Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR hari ini, anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay juga mendukung peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Natuna. Saleh menyatakan akan mendorong Kementerian Kesehatan agar menaikkan status rumah sakit di Natuna menjadi tipe B.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.