TEMPO.CO, Natuna - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan beberapa perwakilan masyarakat berangkat ke Jakarta menemui presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 3 Februari 2020. Mereka berangkat ke Jakarta membawa enam poin tuntutan terkait keputusan pemerintah pusat mengkarantina atau mengobservasi WNI yang dievakasui dari Cina di Natuna.
1. Memindahkan Karantina ke Kapal Perang
2. Meminta Jaminan
Masyarakat juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan seperti posko di Natuna.
3. Mendatangkan Psikiater dan Dokter
Masyarakat meminta pemerintah mendatangkan dokter dan psikiater ke Natuna. "Karena saat ini kami tahu masalah ini tidak hanya berdampak kepada fisik, tetapi juga mental masyarakat Natuna," kata perwakilan masyarakat.
4. Meminta Terawan Berkantor di Natuna
Mereka juga meminta Menteri Kesehatan Terawan wajib berkantor di Natuna. "Karena kami ingin itu bentuk jaminan kesehatan dan keamanan," kata masyarakat.
5. Meminta Pemerintah Pusat Sosialisasikan Program
Masyarakat juga menuntut segala kebijakan pemerintah pusat untuk ke depannya dapat disosialisasikan. "Karena kondisi hari ini adalah contoh tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Natuna, sehingga masyarakat resah," masyarakat lainnya.
6. Meminta Pemda Menjadi Jembatan dengan Pusat
Masyarakat juga meminta pemerintah daerah bisa menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat. Jika tuntutan tidak dijalankan masyarakat akan membuat mosi tak percaya baik kepada eksekutif maupun legislatif.
