Firli Ancam Orang yang Sembunyikan Harun Masiku

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Firli Bahuri. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Firli Bahuri. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan siapapun yang menyembunyikan Harun Masiku, tersangka kasus suap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, bisa dikenai pasal menghalangi penyidikan.

    Dia mengatakan KPK akan menangkap orang yang menyembunyikan calon legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. "Kalau ada yang menyembunyikan, kami tangkap juga yang menyembunyikan," kata Firli dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

    Mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ini mengatakan, KPK sudah menelusuri sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Harun. Di antaranya Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.

    "Kalau katanya bilang ada di tempat istrinya, tempat mertuanya, tempat siapa pun sudah kami datangi semua. Makanya saya katakan kalau Anda tahu di mana tempatnya kasih tahu saya saya tangkap," ujar dia.

    Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR Benny K. Harman mempertanyakan keberadaan Harun Masiku. Politikus Demokrat itu mendesak KPK segera menemukan tersangka kasus dugaan suap Wahyu Setiawan itu.

    "Pak tolong Masiku ini jangan terus disembunyikan, tangkap dia sudah, ya bisa saja Tuhan sembunyikan dia atau setan yang sembunyikan Masiku, ya kan?" kata dia.

    Benny mewanti-wanti agar jangan sampai ada kesan KPK lumpuh karena Harun merupakan caleg partai pemenang. "Ini adalah momentum KPK punya otonomi atau tidak, di bawah tekanan penguasa atau tidak," kata Benny.

    Harun Masiku menjadi tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga terkait dengan proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR menggantikan caleg partai banteng yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas. Ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 9 Januari lalu, Harun belum juga ditangkap KPK hingga sekarang. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.