Yasonna Soal Telatnya Data Imigrasi Kepulangan Harun Masiku

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan tak ada unsur kesengajaan ketika menginformasikan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku berada di luar negeri sewaktu operasi tangkap tangan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Ia berdalih itu kesalahan sistem.

    "Saya ini orang beragama. Swear to God, itu error," dikutip dari Koran Tempo edisi 23 Januari 2020.

    Sebelumnya Imigrasi menyatakan Harun Masiku masih di luar negeri setelah operasi tangkap tangan KPK pada Kamis, 9 Januari 2020. Harun diketahui pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020.

    Data itu dipakai oleh KPK untuk mencari tersangka Harun Masiku sampai muncul status buron. Tempo menemukan fakta bahwa Harun Masiku sudah kembali lagi ke Indonesia 7 Januari 2020 yang artinya ketika operasi tangkap tangan KPK kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan terjadi dia berada di Indonesia.

    Saat dimintai konfirmasi soal temuan Tempo itu, Yasonna berkukuh Harun masih di luar negeri. "Pokoknya masih belum di Indonesia," kata Yasonna di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA, Jakarta Timur, hari ini, Kamis, 16 Januari 2020.

    Imigrasi sendiri baru membeberkan data Harun sudah di Indonesia pada Rabu 22 Januari 2020, kemarin. Dalam konferensi pers di kantornya, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie mengatakan Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Tapi ia baru menginformasikannya dengan alasan terjadi keterlambatan pada sistem informasi keimigrasian.

    "(Keterlambatan) ini tak lazim terjadi, tapi kalau mati lampu di Bandara Soekarno-Hatta, itu pernah. Apakah ini ada hubungannya atau tidak, kami lakukan pendalaman," kata Ronny.

    FIKRI ARIGI | ANDITA RAHMA | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.