50 RUU di Prolegnas 2020, Formappi: Cuma Jadi Keranjang Sampah

Reporter

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, menyesalkan banyaknya rancangan undang-undang yang dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menilai banyak di antara RUU itu, yang belum terlalu dibutuhkan dan hanya titipan belaka.

"Saya kira 50 RUU itu asal dipasang saja, tak mencerminkan RUU itu dibahas oleh DPR," ujar Lucius saat dihubungi Tempo, Sabtu, 18 Januari 2020. Ia mengatakan DPR seakan ingin mengesankan bahwa mereka bekerja, dengan memasukkan banyak RUU ke Prolegnas.

Kedua, Lucius menduga alasan lainnya adalah untuk menampung usulan dari tiga lembaga, yakni DPR (partai politik), pemerintah, dan DPD. "Jadi instrumen prolegnas prioritas itu hanya jadi keranjang sampah untuk menampung usulan saja, demi hubungan baik tiga lembaga.”

Menurut dia, DPR tahu betul RUU-RUU yang sekedar diterima begitu saja pemerintah maupun DPD. “Itu mungkin tak akan pernah bisa dibahas," kata Lucius.

Formappi menilai justru beberapa RUU yang krusial, tak ada dalam Prolegnas Prioritas 2020. Ia mencontohkan RUU omnibus law tentang penguatan investasi seperti yang ditugaskan Presiden Joko Widodo, dan pembahasan ulang UU KPK baru yang kontroversial. "Masih banyak kritik yang muncul dari publik, terutama melihat sepak terjang KPK belakangan ini.” UU KPK baru itu, menurut Lucius, mendesak untuk dibahas ulang.

Ia tak yakin jika 50 RUU ini dapat diselesaikan, bahkan bila DPR serius bekerja. Pasalnya ada beberapa RUU prioritas yang ia nilai akan sangat menyita waktu DPR. "Ada tiga omnibus law, empat RUU yang ditangani dari tahun sebelumnya. Itu saya kita yang paling mendesak diselesaikan oleh DPR," kata dia.






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

20 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

21 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

3 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.