Ini Daftar 50 RUU yang Masuk Prolegnas 2020, Ada RUU PKS

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penyintas, simpatisan, dan pendamping korban kekerasan seksual dari Gerakan Umat Lintas Iman Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). TEMPO/Prima Mulia

    Sejumlah penyintas, simpatisan, dan pendamping korban kekerasan seksual dari Gerakan Umat Lintas Iman Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. RUU Prolegnas 2020 ini selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

    "Pada prinsipnya semua fraksi setuju. Dari sembilan fraksi, enam fraksi menyetujui secara bulat, tiga fraksi memberi catatan," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    Supratman merinci sejumlah perubahan dari Prolegnas yang sudah dibahas sebelumnya. Beberapa perubahan di antaranya, pemerintah mengusulkan RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi prioritas 2020.

    Kedua, RUU Sistem Pendidikan Nasional yang awalnya menjadi usulan Komisi X DPR diambil alih menjadi usulan pemerintah. Ketiga, RUU Komisi Yudisial yang awalnya menjadi usulan Badan Legislasi didrop dari daftar. Keempat, RUU tentang Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya usulan pemerintah kini menjadi usulan Baleg.

    Dalam rapat tersebut, Fraksi Nasdem dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyarankan agar RUU Minerba tidak dianggap sebagai carry over. Anggota Baleg dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari mengatakan, informasi yang dia terima RUU Minerba itu belum cukup dibahas dengan pemerintah.

    "Kedua, RUU itu kan tidak selesai karena banyak masukan dari masyarakat, karena itu dibutuhkan pembahasan sejak awal," ujar Taufik Basari.

    Anggota Baleg dari PDIP, Andreas Pareira mengatakan partainya mengusulkan agar pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan tetap memperhatikan hal-hal krusial yang menjadi perhatian publik.

    Adapun 50 RUU Prolegnas Prioritas itu adalah sebagai berikut.

    1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    3. RUU tentang Pertanahan
    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
    5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
    6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
    7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    10.cRUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
    12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
    14. RUU tentang  Energi Baru dan Terbarukan
    15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
    16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
    17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
    18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
    20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
    21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
    22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
    23. RUU tentang Penyadapan
    24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
    25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
    26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
    27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
    28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional
    29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)
    30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
    31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua
    32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
    33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
    34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
    35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
    36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
    37. RUU tentang Ketahanan Keluarga
    38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
    39. RUU tentang Profesi Psikologi
    40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama
    41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)
    42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)
    43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
    44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika
    45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
    47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)
    48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
    49. RUU tentang Daerah Kepulauan
    50. RUU tentang Bakamla


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?