Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Balas Kader PPP, Lieus: Ornamen Cina Tidak Mengubah Keindonesiaan

Reporter

image-gnews
Ribuan lampion dipasang dan menyala di kawasan Pasar Gede Solo untuk merayakan Imlek. TEMPO | Ahmad Rafiq
Ribuan lampion dipasang dan menyala di kawasan Pasar Gede Solo untuk merayakan Imlek. TEMPO | Ahmad Rafiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma menanggapi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bangka Belitung Amri Cahyadi yang mempersoalkan ornamen atau hiasan khas Cina.

Lieus Sungkharisma berpendapat berbeda. Menurut dia, ornamen tersebut takkan berpengaruh apapun terhadap budaya Keindonesiaan.

"Mana mungkin sih bisa dicaplok budaya kita (Indonesia), enggak usah khawatir. Itu berlebihan menurut saya," kata Lieus saat dihubungi Tempo hari ini, Rabu 15 Januari 2020.

Dia bahkan berpendapat, permintaan Amri Cahyadi justru berpotensi menggoyahkan rasa persatuan yang sudah dibangun sejak era reformasi. 

Lieus Sungkharisma menerangkan, dulu orang Tionghoa merasa didiskriminasi di Indonesia. Mereka dilarang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum sehingga acara kebudayaan seperti barongsai dilarang.

Maka dia menilai permintaan pencopotan ornamen Cina di Bangka Belitung justru akan membawa Indonesia mundur lagi.

"Ini sudah bagus. Jangan sama ornamen aja kita takut. Saya termasuk yang kaget, kok pikirannya (Amri Cahyadi) mundur."

Meski begitu, Lieus Sungkharisma menggarisbawahi bahwa dia tak menganggap Amri anti Tionghoa. Tapi dia menilai kader PPP itu takut terhadap sesuatu yang salah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia, dia melanjutkan, bisa menerima semua budaya. Indonesia tak anti budaya lain namun tetap dibentengi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Amri yang juga Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung menyatakan kekhawatiran terjadi pencaplokan budaya menggunakan ornamen Cina sehingga budaya asli Bangka Belitung tenggelam.

"Jangan sampai kondisi ini membuat kita abai. Penjajahan modern bukan hanya fisik wilayah. Tapi juga pencaplokan budaya," ujar Amri saat dihubungi Tempo, Ahad malam, 12 Januari 2020.

Amri mempersoalkan kemunculan ornamen dan simbol budaya Cina beberapa tahun ini di lokasi wisata di Bangka Belitung. Tapi dia tak mempersoalkan hiasan khas Cina di tempat ibadah dan rumah pribadi,

Dia kurang sreg jika ornamen Cina ramai dipasang di lokasi wisata dan area publik, seperti gapura, pintu gerbang, atau patung. 

Amri mencontohkan di Sungailiat yang bertengger patung perang Terakota.

Dia lantas mengusulkan regulasi untuk mengontrol penempatan ornamen budaya asing pada aset atau objek wisata. Tujuannya, supaya budaya lokal tidak tergerus budaya luar.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

1 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Sebelum terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani merupakan Calon Legislatif dari PPP Dapil Jawa Tengah II pada Pemilu 2024, Wakil Ketua MPR RI, dan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti.
Hakim MK Arsul Sani Boleh Tangani Sengketa Pileg PPP

Sebelum jadi hakim MK, Arsul Sani adalah politikus PPP.


Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

3 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresiden Jakarta, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.


Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

7 jam lalu

Pedagang menjajakan foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di lapaknya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2024. Meski proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 masih berjalan dan pelantikan presiden terpilih belum dilaksanakan, foto pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 sudah mulai dipasarkan. TEMPO/Martin Yogi
Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.


Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

1 hari lalu

Huawei Nova 12. gsmarena.com
Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

Honor dan Huawei menempati posisi pertama pangsa pasar ponsel pintar di negara asalnya, Cina., menurut IDC


Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 26 Oktober 2023. REUTERS/Sarah Silbiger
Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

Antony Blinken menyerukan pada Cina agar memberikan kesempatan yang sama pada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat di Cina.


PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

1 hari lalu

Ade Irfan Pulungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/Syafiul Hadi
PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden


Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Pandjaitan mengunggah sejumlah foto ketika bersama Menlu Cina Wang Yi sebelum memulai Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama Keempat Indonesia-China (HDCM) di Labuan Bajo, Sabtu, 20 April 2024. Instagram
Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.


Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

1 hari lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.