Eks Pimpinan KPK: Penggeledahan Ditunda, Barang Bukti Bisa Hilang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sebelumnya, Abraham juga pernah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sebelumnya, Abraham juga pernah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan penyidik hanya punya waktu beberapa jam untuk menggeledah suatu tempat setelah operasi tangkap tangan. Gerak cepat perlu dilakukan agar barang bukti tidak hilang.

    "Beberapa jam setelah OTT harus segera dilakukan paling tidak satu hari setelah OTT," kata Samad saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

    Menurut Samad, bila penggeledahan ditunda bisa jadi semua barang bukti akan hilang. "Kalau penggeledahanya ditunda, bisa jadi barang buktinya semuanya sudah raib atau hilang," kata dia.

    Bekas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan semua tempat yang dicurigai terdapat barang bukti harus segera disegel dengan garis KPK. Penyegelan harus segera dilakukan agar tidak ada barang bukti yang keluar dari tempat itu.

    Menurut Syarif, penyidik seharusnya menggeledah tempat itu setelah OTT. Jika tidak cukup anggota, kata dia, Deputi Penindakan atau Direktur Penyidikan bisa memerintahkan Satuan Tugas lainnya untuk membantu.

    "Dirdik atau Deputi bisa memerintahkan Satgas lain untuk memberikan bantuan pada Satgas yang melakukan OTT," kata dia.

    Belakangan, kinerja KPK dalam penggeledahan terkait kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi sorotan. Tim penindakan gagal menyegel ruangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP pada Rabu, 8 Januari 2020.

    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan tim penindakan memiliki surat tugas yang lengkap, namun dihalangi satuan pengamanan kantor PDIP karena belum mendapatkan izin dari atasannya.

    Selain itu, adanya Dewan Pengawas KPK ditengarai juga menjadi penyebab lambannya penggeledahan itu. Berdasarkan UU KPK hasil revisi, penggeledahan harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.