TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah sudah cukup keras menanggapi persoalan masuknya kapal Cina di perairan Natuna Utara yaitu melalui jalur diplomasi dan pengerahan armada di wilayah itu. "Apa yang dilakukan Menteri Luar Negeri melalui jalur diplomasi saya pikir sudah cukup keras dan sudah pas," kata Dasco di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020.
Begitu pun dengan pengerahan armada keamanan laut. “Untuk memperlihatkan Indonesia juga keras dalam penegakan kedaulatan sudah pas,” ujar Wakil Ketua Partai Gerindra ini.
Menurut dia yang harus dilakukan adalah komunikasi dan diplomasi yang intens untuk menyamakan persepsi terkait garis batas di perairan Natuna sehingga persoalan di wilayah tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
Komunikasi negosiasi melalui jalur diplomasi harus dilaksanakan karena tidak mungkin mengajak langsung berperang terhadap Cina.
Ia berpesan, terutama terhadap pengamat, harus melihat posisi dengan pas. “Jangan memberikan komentar atau pendapat yang justru memperlemah semangat kebangsaan kita dalam menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri."
Dasco membantah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersikap "lembek" terhadap persoalan di Perairan Natuna Utara. Menurut dia, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam merespon masalah tersebut.
Dia mengatakan pelaksanaan di lapangan sudah dilakukan TNI sehingga percuma kalau merespon persoalan di Natuna hanya "gebrak meja" namun tidak ada aksi nyata. "Apakah ucapan di media menunjukkan kinerja? Kan tidak juga. Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya," katanya.
