TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi kinerja pemerintah daerah di Jabodetabek, menyusul terjadinya bencana banjir dan longsor yang disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sejak 31 Desember 2019.
Tito meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan seluruh pemerintah daerah memperhatikan pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir.
Menurut Tito, kurangnya infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase atau pembuangan massa air secara alami atau buatan menyumbang penyebab terjadinya banjir di beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang maupun Bekasi.
“Di daerah tengah tidak tersedia bendungan-bendungan yang cukup untuk menampung dan memecah air dari atas sebelum masuk ke lowland, terutama daerah Ibukota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang tidak memilki sistem drainase yang cukup atau sistem untuk menyerap ke bawah ataupun mengalirkan ke laut," ujar Tito lewat keterangan tertulis pada Senin, 6 Januari 2020.
Tak hanya wilayah Jabodetabek saja, Tito mengimbau agar seluruh Pemda dan masyarakat bersiap siaga menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta seluruh Pemda memerhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penangan maupun pencegahan potensi bencana.
“Buat strategi penanganan banjir di daerah itu harusnya dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, baru masuk anggaran, diketok jadi anggaran penanganan banjir," ujar Tito.
