Soal Kapal Cina di Natuna, PDIP: Pemerintah Harus Satu Bahasa

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejunlah prajurit TNI saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Sejunlah prajurit TNI saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, 3 Januari 2020. Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mendukung sikap Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dinilainya tegas menghadapi polemik keberadaan kapal Cina di perairan Natuna. Basarah pun meminta seluruh pejabat pemerintah satu suara mendukung sikap tegas itu.

    "Kami meminta seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2020.

    Basarah menyebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Bakamla, dan TNI sangat patriotik dengan tidak menoleransi kapal asing yang menerobos wilayah kedaulatan RI tanpa izin. Menurut dia, ketegasan itu membuktikan Indonesia tidak pernah berkompromi dan mundur dalam menjaga kedaulatannya.

    Ia pun mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan merupakan amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945. "Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar," ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

    Basarah menyinggung bahwa kapal-kapal Cina di perairan Natuna itu melanggar Zona Ekonomi Eksklusif yang telah ditetapkan melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Cina sebagai anggota UNCLOS harus mematuhi kesepakatan internasional tersebut.

    Adapun kali ini, Cina mengklaim perairan Natuna termasuk wilayah kedaulatannya berdasarkan aturan nine-dash line. Negeri Tirai Bambu itu mendaku Kepulauan Nansha dan perairan di sekitarnya, termasuk Natuna, termasuk dalam wilayah tradisional penangkapan ikan mereka.

    "Klaim sepihak RRT tidaklah dapat mengikat negara-negara lain termasuk Indonesia," kata Basarah.

    Bangsa Indonesia, kata Basarah, memang cinta damai dan ingin hidup berdampingan dengan negara lain di dunia. Namun Indonesia lebih mencintai kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negaranya jika ada negara lain yang ingin menggangu kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI.

    Perbedaan sikap soal polemik kapal Cina di Natuna ini di antaranya terlihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Retno mengatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna. Namun Luhut meminta persoalan itu tak dibesar-besarkan. Sedangkan Prabowo mengajak agar masalah ini disikapi dengan dingin. "Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimanapun Cina negara sahabat," ujar Prabowo di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.