Sidak Lapas Cipinang, Ombudsman: Kapasitas 800, Diisi 4.000 Napi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana penghitungan suara di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Rabu 17 April 2019. Ada sebanyak tujuh TPS di lapas itu untuk Pemilu 2019. Tempo/Wira Utama

    Suasana penghitungan suara di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Rabu 17 April 2019. Ada sebanyak tujuh TPS di lapas itu untuk Pemilu 2019. Tempo/Wira Utama

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu menemukan adanya kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Cipinang, Jakarta Timur. "Narapidana di sini ada sekitar 4.000 orang, padahal kapasitasnya hanya untuk sekitar 800 orang," kata Ninik usai sidak di Lapas Cipinang, Jakarta, Ahad, 29 Desember 2019.

    Dia mengatakan kelebihan kapasitas tersebut menyebabkan beberapa sistem di lapas tidak berjalan seperti masa pengenalan tahanan. Menurut dia, masa pengenalan tahanan itu penting agar narapidana tahu lingkungan lapas dan waktunya tidak boleh lebih dari 10-15 hari.

    "Seharusnya itu benar-benar masa orientasi tentang hak dan kewajiban termasuk apakah dia sudah mendapatkan putusan dan bagaimana menggunakan alat-alat elektronik untuk mengetahui putusannya," kata Ninik.

    Menurut dia, ruangan pengenalan tidak memadai karena saat ini dihuni 420 orang padahal kapasitasnya hanya 30 orang dan rata-rata 4-6 bulan masih di ruangan tersebut.

    Dengan kondisi itu, kata dia, artinya para narapidana tak bisa digeser ke tempat atau ruangan lain. Sebab lokasi yang lain juga mengalami kelebihan muatan.

    "Soal 'overload' itu lebih pada petugas lapas tidak bisa maksimal menjalankan tugasnya karena jumlah napi yang besar namun tidak sebanding dengan petugas yang tersedia," katanya. Menurut dia pasti ada hak-hak narapidana yang tidak bisa terpenuhi karena satu petugas harus mengawal 200 orang.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Cipinang Hendra Eka Putra menjelaskan kapasitas Lapas Cipinang hanya 850 orang namun diisi 4.200 orang dengan dikawal 36 orang petugas. Kondisi itu, kata dia, menyebabkan lapas kesusahan membagi-bagi sistem keamanan tiap blok tahanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.