Syamsuddin Haris Ingin Meninjau Gedung KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Syamsuddin Haris yang merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini pernah meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK dan mendukung diterbitkan Perpu KPK. Sebelumnya, Syamsuddin juga menyoroti tajam revisi UU KPK. Syamsudin menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. LIPI menilai revisi UU KPK itu bertujuan melumpuhkan tugas KPK. LIPI menilai revisi UU KPK berpotensi mengancam independensi KPK. TEMPO/Subekti

    Syamsuddin Haris yang merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini pernah meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK dan mendukung diterbitkan Perpu KPK. Sebelumnya, Syamsuddin juga menyoroti tajam revisi UU KPK. Syamsudin menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. LIPI menilai revisi UU KPK itu bertujuan melumpuhkan tugas KPK. LIPI menilai revisi UU KPK berpotensi mengancam independensi KPK. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Syamsuddin Haris, berencana bertandang ke Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 23 Desember 2019.

    "Saya siang hanya ke KPK Merah Putih kemudian meninjau ruangan di gedung KPK lama," ujar Syamsuddin saat dikonfirmasi pada Senin, 23 Desember 2019.

    Syamsuddin mengatakan, Dewan Pengawas belum mengadakan rapat internal karena ia dan anggota Dewas KPK lainnya tengah cuti.

    "Kami belum ada rapat, ya, karena masih pada cuti. Saya sendiri sebenarnya jadwal cuti," ucap Syamsuddin.

    Syamsuddin Haris bersama empat rekannya, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Harjono, dan Tumpak Hatorangan Panggabean resmi menjadi Dewas KPK setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat, 20 Desember 2019. Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.