Polisi Ancam Pidana Ormas yang Sweeping saat Natal dan Tahun Baru

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Juni 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 18 Juni 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri mengancam akan menindak tegas ormas yang melakukan sweeping, tindakan intoleran, serta tindak pidana lainnya saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.  

    "Untuk adanya dugaan aksi sweeping, kami sudah ingatkan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang beberapa kali melakukan itu," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 19 Desember 2019. 

    Asep mengatakan polisi mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta agar ada tindakan tegas jika ada kelompok yang mengganggu ibadah dan perayaan tahun baru.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya Komaris Besar Yusri Yunus mengatakan, pelaku sweeping bisa dikenakan hukuman pidana.

    “Kami akan periksa terlebih dahulu, apabila terjadi kekerasan dan pengerusakan akan dikenakan pasal tersebut, apabila terjadi ancaman, akan dikenakan pasal pengancaman,” ucap Yusri. 

    Polri akan menggelar Operasi Lilin pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020 selama 10 hari. Operasi Lilin dilaksanakan pada 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Sekitar 121 ribu personel pun dikerahkan untuk mengamankan seluruh wilayah di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.