Ini 50 RUU yang Batal Masuk Prolegnas Prioritas 2020. Ada RUU PKS

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tanpa perlu menunggu pengesahan RUU KHUP karena dianggap harus segera menghentikan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. ANTARA/Novrian Arbi

    Massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu, 25 September 2019. Mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tanpa perlu menunggu pengesahan RUU KHUP karena dianggap harus segera menghentikan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus meningkat. ANTARA/Novrian Arbi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) urung mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Akibatnya, 50 rancangan undang-undang (RUU) tak masuk dalam prioritas.

    Pengesahan ini sedianya termasuk dalam agenda rapat paripurna penutupan masa sidang I DPR yang digelar hari ini, Selasa, 17 Desember 2019.

    Dalam rapat paripurna tadi, DPR hanya mengesahkan Prolegnas 2020-2024 yang terdiri dari 248 rancangan undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penetapan Prolegnas prioritas 2020 akan dibahas dalam masa sidang Januari 2020.

    "Short list (daftar pendek) itu masih akan kami bicarakan kembali untuk re-focusing. Jadi kami tunggu masa sidang yang akan datang," kata Puan ditemui seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sebelumnya, Badan Legislasi DPR telah menyepakati 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2020. Sejumlah RUU carry over kontroversial yang menuai protes publik di masa kerja DPR periode 2014-2019 masuk dalam Prolegnas prioritas 2020 ini.

    Di antaranya ialah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU Pertahanan, dan RUU Minerba. Selain itu RUU Omnibus Law juga masuk dalam Prolegnas prioritas 2020. Yaitu RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, RUU Ibu Kota Negara dan RUU tentang Kesehatan Nasional.

    Berikut secara rinci 50 RUU Prolegnas prioritas yang disepakati Baleg.

    1. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber
    2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    3. RUU tentang Pertanahan
    4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
    5. RUU tentang RKHUP
    6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
    7. RUU tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
    8. RUU tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
    9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
    10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
    12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
    14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
    15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
    16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
    17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
    18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
    19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
    21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
    22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
    23. RUU tentang Penyadapan
    24. RUU tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
    25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
    26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
    27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
    28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
    29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional (Omnibus Law)
    30. RUU tentang Kefarmasian
    31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
    32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
    33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
    34. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
    35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
    36. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
    37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
    38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
    39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
    40. RUU tentang Profesi Psikologi
    41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
    42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
    43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
    44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
    45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
    46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI
    47. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
    48. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law)
    49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    50. RUU tentang Daerah Kepulauan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.