Mundur dari Mahaka, Posisi Erick Thohir Diganti Harry Zulnardy

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN Erick Thohir. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis

    Menteri BUMN Erick Thohir. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Posisi Erick Thohir sebagai Komisaris Utama (Komut) di tubuh PT Mahaka Media Tbk. atau ABBA diganti. Posisi Erick digantikan oleh R. Harry Zulnardy yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris di Mahaka Media.

    Adapun pergantian itu dilakukan lewat gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat, 13 Desember 2019. Direktur Utama Mahaka Media Adrian Syarkawie mengatakan pergantian ini, menanggapi surat pengunduran diri Erick Thohir sebelumnya.

    "RUPSLB ini digelar merespons surat pengunduran pak Erick. Sejak Asian Games 2018 dan jadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Pak Erick sudah tak lagi ikut mengurusi operasional," kata Adrian ditemui di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2019.

    Selain itu, Adrian menjelaskan, selain di ABBA, posisi Erick sebagai Komisaris Utama PT Mahaka Radio Integra Tbk. juga ikut diganti. Posisi Erick sebagai Komut emiten berkode MARI tersebut digantikan oleh Rudy Setya Laksmana. Rudi merupakan salah satu pemegang saham MARI dari Beyondd Media.

    Adapun saat ini Erick Thohir duduk  sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Indonesia Maju. Sebelum menjabat sebagai menteri, Erick menyatakan bakal mengundurkan diri sebagai pengurus perseroan untuk menghindari conflict of interest.

    Dengan adanya pergantian itu, berikut susunan direksi dan komisaris di tubuh ABBA.

    Direktur Utama: Adrian Syarkawie
    Direktur Operasional: Troy Reza Warokka
    Komisaris Utama: R. Harry Zulnardy
    Komisaris: Rudi Setia Laksmana
    Komisaris: Hari Danui

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.