Jokowi Paparkan Alasan Lantik Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Eks Menkopolhukam Wiranto menyambangi Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Eks Menkopolhukam Wiranto menyambangi Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasannya menunjuk Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

    "Pak Wiranto kan track record dan pengalamannya saya kira sudah panjang di pemerintahan, menangani banyak masalah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    Jokowi mengatakan, tak hanya Wiranto, delapan anggota Wantimpres yang dilantik sudah dipertimbangkan melalui rekam jejak, kapabilitas, dan integritas.

    "Saya kira beliau-beliau ini memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden baik diminta ataupun tidak minta. Saya kira beliau-beliau memiliki kapasitas," katanya.

    Masing-masing Wantimpres, kata Jokowi, memiliki bidang yang berbeda-beda. Ada yang berkaitan dengan sosial, keagamaan, dan ekonomi. Jokowi mencontohkan, anggota Wantimpres Dato Sri Tahir akan memberikan nasihat di bidang ekonomi. Sedangkan Putri Kuswisnuwardhani akan memberikan pertimbangan terkait ekonomi kecil.

    Sembilan tokoh yang dilantik Jokowi menjadi anggota Wantimpres di antaranya Wiranto, politikus PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto, politikus Partai Golkar Agung Laksono, pengusaha Putri Kuswisnuwardhani, pengusaha Arifin Panigoro, pengusaha Dato Sri Tahir, ulama asal Pekalongan Muhammad Luthfi bin Yahya, politikus PPP Mardiono, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.