KPK - DKI Temukan Bay Walk Mall Pluit Tunggak PBB Rp 5,4 Miliar

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Stiker bertuliskan Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak di Baywalk Mall, Jakarta Utara, Kamis, 5 Desember 2019. Mall ini diduga 2 bulan terlambat membayar pajak PBB periode 2019 sebesar Rp 5,4 M. TEMPO/Imam Sukamto

    Stiker bertuliskan Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak di Baywalk Mall, Jakarta Utara, Kamis, 5 Desember 2019. Mall ini diduga 2 bulan terlambat membayar pajak PBB periode 2019 sebesar Rp 5,4 M. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memasang stiker tanda belum bayar pajak di Baywalk Mall, Pluit, Jakarta Utara.

    Pusat perbelanjaan tersebut rupanya belum membayar pajak 2019.

    Menurut Wakil Ketua BPRD DKI Yuandi Bayak Miko, Baywalk Mall belum membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 5,4 miliar untuk 2019. Padahal, jatuh temponya 16 September 2019.

    "Sekitar dua bulan terlambat membayar pajak," kata Yuandi di mall itu hari ini, Kamis, 5 Desember 2019.

    Stiker dipasang di pintu masuk mall. Stiker berwarna merah itu bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah."

    Pada saat pemasangan stiker, petugas BPRD dan KPK berdebat dengan pengelola mal. Pengelola menolak pemasangan stiker pajak dengan dalih akan segera membayar pajak.

    Namun, stiker menunggak pajak tetap dipasang.

    "Kami harapkan bisa dibayarkan dalam waktu yang secepatnya," ucap Yuandi.

    Petugas Human Resources Development, General Affairs, and Public Relationa Kawasan Green Bay, Pramono, mengatakan pengeloa akan segera melunasi pembayaran pajak.

    "Kalau harus segera bayar, besok akan kami bayar," tutur Pramono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.