KPK dan Ditjen Pajak Kerja Sama soal Pencegahan Korupsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M Syarif dan mantan pimpinan KPK M. Jasin menunjukkan berkas saat menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Tiga pimpinan KPK ikut menjadi pemohon dalam gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. Ketiganya ialah, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif.  TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Laode M Syarif dan mantan pimpinan KPK M. Jasin menunjukkan berkas saat menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. Tiga pimpinan KPK ikut menjadi pemohon dalam gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. Ketiganya ialah, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M. Syarif. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerja sama dalam upaya peningkatan pencegahan korupsi sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK berkepentingan untuk mendorong penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak.

    "Target pajak kita 10 tahun terkahir tidak pernah tercapai. Artinya, ke depan tantangan penerimaaan pajak sebagai sumber penerimaan negara tentu akan semakin berat," kata Alex membuka workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak di Jakarta Selatan pada Kamis, 28 November 2019.

    Alex menjelaskan, sudah banyak upaya yang dilakukan KPK dalam penerimaan pajak dan berdampak pada realisasi peningkatan pajak. Ke depan, dia menyebut KPK ingin mengembangkan proses penindakan.

    "Selama proses penindakan banyak informasi yang kami dapatkan dan untuk pembuktian korupsinya kadang tidak mudah. Jadi mungkin informasi itu akan lebih efektif kalau kalau ditindaklanjuti dengan perpajakan," ujar Alex.

    Informasi itu, dikatakan Alex adalah informasi terkait kekayaan seseorang maupun korporasi yang terlibat korupsi. Menurutnya, informasi itu sangat sayang jika tidak bisa ditindak KPK.

    Untuk itu, Alex mengatakan pihaknya ingin ada pertukaran informasi dengan Ditjen Pajak agar informasi dapat digali lebih dalam. Dia yakin, dengan begitu pemberantasan korupsi dan penerimaan pajak bisa bersinergi.

    "Saya punya keyakinan kalau kerjasama KPK dalam pemberantasan korupsi, PPATK dan Ditjen pajak buka informasi, 3 lembaga itu sharing, luar biasa hasilnya. Kita bisa mencegah korupsi dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Itu harapan kami kedepan," ucap Alex.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.